Membuka Akses Indonesia Timur
- Sekretarian Negara
Apalagi saat ini, dalam proyek Palapa Ring, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggunakan model Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) yang menyediakan jaminan availability payment dari negara dalam membayar layanan.
“Adanya KPBU itu bagus, tetapi ada risiko layaknya PLIK/MPLIK. Bagaiman apun dalam pembayaran layaknya dana dibiayai negara itu akan pakai audit BPKP. Hal yang dikhawatirkan nantinya adalah, karena mengejar KPI lalu menjadi tak tepat sasaran. Hal ini sudah terjadi di PLIK/MPLIK yang ujungnya anggaran dibintangi. Dan yang paling rugi adalah subkontraktor karena tak dibayar,” ujar pengamat telekomunikasi dari Indotelko Forum, Doni Ismanto Darwin, kepada Viva.co.id.
Dikatakannya, kunci Palapa Ring itu adalah jika ada pasar, alias ada pembangunan di level akses. Kehadiran Palapa Ring, menurutnya, tidak menjamin akan ada ekspansi besar-besaran operator ke daerah pelosok. Sebab, secara praktik, pemain kedua atau ketiga, yang masuk daerah pelosok hanya akan mendapatkan ‘kue’ di bawah 20 persen. Ini artinya, sangat kecil jaminannya Palapa Ring akan terutilisasi.
“Misal di Papua, dengan jumlah penduduk belasan juta, sudah ada akses dominan Telkom. Apa Telkom akan pakai Palapa Ring, padahal mereka sudah punya backbone sendiri, yakni Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System,” ujar Doni.
Resiko terberat jika Palapa Ring ini gagal akan berada di pihak pemerintah. Sebab, walau menkominfo selalu gembar-gembor Skema KPBU, fakta pembiayaan di tiga paket itu adalah Bank Pelat merah (Mandiri dan BNI) yang dominan menjadi kreditur.
“Artinya, kalau macet, macet pula di pembayaran. Ini akan berdampak ke performa kredit macet dua bank pelat merah. Bisa sistemik ke ekonomi negara. Solusi terbaik adalah Pemerintah, dalam hal ini BP3TI harus koordinasi dengan pemilik Backbone dan akses terbesar di negeri ini (Telkom), agar Palapa ring itu optimal. Jika tidak, bisa saja hanya akan menjadi ‘setengah Arca’, karena kapasitas tak terpakai maksimal dan penyedianya bisa pula macet karena pembayaran lambat,” jelasnya.
