Aksi Serupa Membidik Ahok
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
Argo pun mengingatkan agar aksi 313 tidak dikaitkan dengan Pilkada DKI 2017. "Kalau ada unsur pilkada tentu nanti ada konsekuensinya ya," katanya.
FUI menegaskan aksi yang bakal dihadiri lebih dari 10 ribu orang ini tak ada hubungannya dengan politik yang terjadi di DKI Jakarta. “Kami minta Ahok dilengserkan saja. Enggak ada muatan politis, kami inginkan penegakan hukum saja,” ujar anggota FUI, Bernard Abdul Jabbar.
Peserta aksi diperkirakan tak hanya datang dari Jakarta. Menurut Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DPD DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, aksi 313 terbuka bagi jemaah di seluruh Indonesia.
Mengantisipasi massa dari luar Jakarta, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Merdisyam, mengungkapkan, pihaknya tengah mendata jumlah peserta aksi dari luar Jakarta. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan polda-polda lain untuk pendataan itu. "Ini lagi kami komunikasikan," ujarnya.
Polda Metro juga tengah mempersiapkan pengamanan aksi 313. Lokasi yang menjadi fokus aksi akan diberikan pengamanan lebih ekstra. Namun tak disebut jumlah pasti petugas yang akan diturunkan. Untuk izin, menurut Argo, pihak penyelenggara aksi sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Mabes Polri, sementara Polda Metro menerima tembusan surat tersebut.
Meski pemberitahuan telah disampaikan ke kepolisian namun tak serta merta kegiatan langsung diizinkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan, rencana aksi itu bisa tak diizinkan oleh kepolisian. Hal itu terjadi jika polisi menemukan indikasi aksi tersebut memiliki potensi menimbulkan kericuhan sehingga mengganggu ketertiban umum.
"Walau demonstrasi merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum tapi kalau rencananya sudah mengandung unsur perusakan, pengacauan, ya tidak perlu diizinkan," kata Wiranto.
Wiranto mengimbau aksi tidak perlu dilakukan. Sebab, proses hukum terhadap Ahok saat ini sudah berjalan. "Saya justru menyangsikan, aksi itu arahnya ke mana?” katanya. Pemerintah juga sudah sangat serius menyelesaikan berbagai masalah hukum yang menyangkut Pilkada. “Sudah kami jalankan itu semua," ujarnya.
Imbauan senada disampaikan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan. Dia meminta masyarakat agar tidak ikut aksi tersebut. Hal itu lantaran adanya pergeseran massa akan cukup mengganggu ketenangan mereka yang tengah kampanye di Pilkada DKI. Selain itu, pergeseran massa juga akan mengganggu ketertiban umum. "Kami sampaikan lebih baik tidak usah dilakukan," kata Iriawan, di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.
