Menyoal Penghimpunan Sedekah ala Cak Budi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa.
Sumber :
  • VIVA/Anwar Sadat

Tanpa harus ke lokasi, entah itu panti-panti atau mendatangi mereka yang kesusahan, berderma sosial lewat internet menjadi populer dan dianggap langkah paling mudah untuk membantu sesama.

img_title iPhone Air 2 dan iPhone 18 Dikabarkan Meluncur Maret 2027, Ini Bocoran Fiturnya

Karena itu mahfum kemudian bermunculan sejumlah situs yang menawarkan ruang berderma ini. Sebut saja nama kitabisa.com, beranimimpi.id dan ayopeduli.com. Semuanya sama menawarkan medium untuk membantu sesama.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Siapa pun bisa menjadi pengaju permohonan, cukup isi sejumlah formulir dan tujuan penggalangan dana, maka mereka bisa menjadi fasilitator. Tentunya, para pengaju harus membuat laporan penggunaan secara transparan ke website tersebut.

img_title WhatsApp Uji Fitur Baru untuk Pengguna iPhone: Bisa Simpan Chat Tanpa Memakan Penyimpanan iCloud

Sehingga publik akan mudah juga melihat proses transparansi duit yang sudah mereka salurkan.

Namun, bagaimana konsep ini dalam kacamata resmi?

img_title Muncul Lingkaran Biru dengan Panah di iPhone? Ini Arti Ikonnya dan Cara Mematikannya

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam pernyataannya, secara prinsip seluruh lembaga yang melakukan penggalangan dana publik wajib untuk terdaftar secara resmi.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

"Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang," demikian dikutip dalam Pasal 2 Ayat 1 UU nomor 9 Tahun 1960.

Atas itu, Khofifah memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa penggalangan dana dilakukan secara perseorangan. "Tidak bisa pribadi," kata Khofifah.

Lembaga pengaju, kata Khofifah, harus didaftarkan ke Kemenkumham. Jika organisasi tersebut ingin melakukan penggalangan dana, harus mengurus izin terlebih dahulu ke kementerian sosial apabila donatur yang ada berskala nasional.

"Jika donaturnya di provinsi maka cukup izinnya ke provinsi, jika di daerah cukup ke pemda, dan jika tingkat kota cukup ke pemkot saja," ujarnya.

UU nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jawaban Khofifah ini sekaligus juga menjadi hal yang memperjelas bahwa apa yang dilakukan oleh Cak Budi. Meski tak menampik tentang perjuangan yang dilakukan Cak Budi.

Namun Khofifah menegaskan bahwa hal itu tetap tak bisa diteruskan. Apalagi Cak Budi sudah mengakui bahwa dana donasi itu masuk dalam rekening pribadinya. "Segera bikin lembaga, daftarkan lembaga itu ke KemenkumHAM," kata Khofifah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut