Pembantaian Rohingya dan Ironi Aung San Suu Kyi

VIVA.co.id –  Tahun 1989, sebuah esai yang berjudul "In Quest of Democracy" atau "Mencari Demokrasi," membuat dunia menoleh. Esai dengan kalimat kuat itu disampaikan oleh seorang perempuan dari Myanmar, ibu rumah tangga dengan dua anak. Ia adalah Aung San Suu Kyi, anak Aung San, salah seorang pahlawan nasional Burma yang berhasil membebaskan negara tersebut dari jajahan Inggris.

Baca Juga

Bangladesh Labrak Myanmar soal Rohingya

Kalimat terkenal dalam esai itu membuat pemimpin dunia menengok Myanmar. Sebuah negara di Asia yang saat itu tengah berjuang untuk bebas dari cengkeraman junta militer. "Tak dapat disangkal lagi, lebih mudah mengabaikan kesulitan dari mereka yang begitu lemah untuk menuntut hak mereka dibanding merespons secara sensitif apa yang mereka butuhkan.

Untuk peduli artinya menerima tanggung jawab, untuk berani bertindak, sesuai dengan diktum bahwa penguasa adalah kekuatan yang tak berdaya," begitu penggalan kalimat dalam esai itu. Kalimat yang akhirnya membuat nama Suu Kyi mulai dikenal dan pemberontakan rakyat Myanmar untuk membebaskan diri dari militer mendapat perhatian.

Baca Juga

Awali Ramadhan di Kamp Rohingya, Mesut Oezil Dorong Dunia Bersatu Bantu Pengungsi

Melalui kudeta, militer Myanmar memegang tampuk kekuasaan sejak tahun 1962. Di tangan militer,  kekerasan demi kekerasan terjadi. Rakyat sipil Myanmar memberontak, mencoba mendapatkan hak mereka. Sejak tahun 1988, Suu Kyi  yang kembali dari Inggris untuk merawat ibunya yang kanker, berada satu barisan bersama mereka yang pro demokrasi . Ia berada di garis depan.

Tahun 1990, Partai NLP, yang ia pimpin bersama Nyan Win memenangkan pemilu. Mereka meraup suara hingga 80 persen. Namun militer membatalkan kemenangan tersebut. Nyan Win dipenjara, sedangkan Suu Kyi dikenakan tahanan rumah. Sejak itu, hingga 20 tahun kemudian, Suu Kyi hanya berada dalam rumahnya di pinggir sebuah danau.

Baca Juga

Ingin Tangkap Pemimpin Militer Myanmar, ICC: Rohingya Tidak Pernah Dilupakan

Tahun 1991, panitia Nobel di Oslo mengganjar perjuangan Suu Kyi  dengan Nobel Perdamaian.  Ia dianggap mampu tetap menyuarakan damai di tengah-tengah himpitan junta militer. Belasan tahun berlalu. Pada 13 November 2010, Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah.  Demokrasi di Myanmar juga makin berkembang. Tahun 2015, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi  yang dipimpin Suu Kyi kembali memenangkan pemilu. Kali ini militer mengakui, meski tetap menolak Suu Kyi untuk menjadi pemimpin melalui regulasi yang mereka sahkan jauh-jauh hari.

Halaman Selanjutnya

Awal 2016, partai Suu Kyi resmi menjadi penguasa di Myanmar. Dan inilah ujian buat Suu Kyi, perempuan paruh baya peraih Nobel Perdamaian itu.  Belum setahun ia berkuasa, pada Oktober 2016, pecah kasus kekerasan di Rakhine, sebuah negara bagian Myanmar.  Mayoritas warga yang tinggal di Rakhine adalah etnis Rohingya, sebuah etnis yang tak mendapat pengakuan dari pemerintah militer sebagai etnis Myanmar.  Ada 13 etnis yang diakui sebagai etnis asli Myanmar, tapi nama Rohingya tak muncul.