Budiman Gagal ke DPR, Provinsi Garis Keras hingga Ibu Kota Pindah

Ibu Kota RI, DKI Jakarta
Ibu Kota RI, DKI Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Kabar politik masih mendominasi perhatian pembaca Tanah Air. Hampir dua pekan setelah coblosan, calon legislatif DPR mulai mengetahui posisinya aman atau tidak dalam perolehan suara.

Kejutan muncul yakni caleg populer dari PDIP yang bertumbangan. Salah satu caleg andalan PDIP yakni Budiman Sudjatmiko dikabarkan gagal melenggang ke Senayan. Kabar ini sontak menjadi perhatian warganet Tanah Air. Selain Budiman, figur dari PDIP yang gagal lolos ke Senayan yakni Eva Sundari. 

Kabar kegagalan keduanya lolos ke Senayan disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Dalam postingannya di akun Twitternya, Andi Arief mengapresiasi perjuangan kedua sahabatnya tersebut. Meski mendengar kabar keduanya tak bakal lolos ke Senayan, Andi masih menyisakan harapan pada akhir perhitungan suara, Budiman dan Eva bisa lolos menjadi anggota DPR. 

Kabar lainnya tak kalah seru adalah kontroversi pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras. Dalam sebuah wawancara di televisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan Prabowo menang di kantung atau basis yang wilayahnya bergaris geras. Wilayah yang dimaksud di antaranya yakni Aceh dan Sumatera Barat. 

Pernyataan ini menuai kontroversi, banyak yang menyayangkannya dan menuntut Mahfud MD meminta maaf ke publik. Salah satu yang gencar meminta Mahfud meminta maaf yakni Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil yang berasal dari dapil Aceh. Nasir meminta Mahfud meminta maaf ke rakyat Aceh.

Bukan cuma Aceh yang sedang perhatian. Wilayah luar Jawa kini menjadi teka-teki menarik. Kabar pemindahan Ibu Kota kembali hangat dan menjadi perhatian publik. Dalam sidang kabinet terbatas, Presiden Jokowi memutuskan Indonesia akan pindah Ibu Kota Negara. Dari yang sekarang DKI Jakarta, ke daerah yang baru di luar Jawa.

Keputusan itu diambil, setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, memberikan tiga opsi alternatif ke Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet terbatas.