Perlukah Darurat Sipil?

VIVA – Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya kebijakan pembatasan aktivitas sosial berskala besar. Kebijakan itu juga diperkuat dengan darurat sipil.

img_title PM Malaysia dan Jokowi Teleponan, Bahas Bencana Gunung Berapi hingga Kabut Asap

Istilah darurat sipil ini ramai dikritik berbagai pihak. Salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Dia menyebut kebijakan tersebut aneh.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rizal menyebutkan saat ini lebih darurat kesehatan dan darurat tak bisa makan. Lalu mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengkritik seharusnya Jokowi bisa menerapkan Undang-undang Karantina Kesehatan.

img_title Budi Arie Tegaskan Pernyataan soal 'Percepatan Pemilu' Bukan Sikap Jokowi

Netizen pun bereaksi. Bahkan mereka ramai mengkritik dengan tagar tolak darurat sipil di twitter. Darurat sipil dinilai akan berbahaya jika diterapkan. Sebab negara tak dalam kondisi perang.

Berita soal kebijakan darurat sipil ramai menarik perhatian pembaca VIVAnews. Berikut tiga berita seputar darurat sipil:

img_title Budi Arie Minta Maaf soal Pernyataan 'Pemilu Lebih Cepat', Pastikan Tak Ada Kaitannya dengan Jokowi

1. Rizal Ramli sebut saat ini lebih darurat takut tak makan

Pakar ekonomi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 8 Maret 2020.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menanggapi wacana yang dilontarkan Presiden Jokowi soal darurat sipil. Rizal Ramli mengaku heran dengan wacana tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini

2. Jokowi harusnya terapkan UU Karantina Kesehatan

Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN

Salah satu suara yang kritis menolak adalah eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Ia heran semestinya Jokowi selaku kepala negara bisa menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Netizen kritik Jokowi

Presiden Jokowi

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden Joko Widodo berencana mengambil kebijakan darurat sipil untuk memperkuat imbauan pembatasan aktivitas sosial demi meredam wabah Corona Covid-19. Tapi, opsi rencana kebijakan ini dikritik rakyat termasuk netizen yang menyuarakan protest dengan membentuk aksi #TolakDaruratSipil di Twitter.

Baca berita selengkapnya di sini

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (depan tengah) menghadiri Penang Peace Dialogue di Penang, Malaysia

Bicara di Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita Harus Bangun PBB 2.0 Baru

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tantangan yang dihadapi seluruh dunia saat ini semakin kompleks, dengan konflik yang berkaitan dan lintas batas

img_title
VIVA.co.id
7 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut