Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa Gubernur Jakarta akan dipilih melalui kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Darmadi Durianto, menyebut Jakarta tidak akan menjadi kota global jika masih berkutat pada persoalan banjir dan juga kemacetan.

Secara umum, materi RUU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal dengan sistematika dan materi muatan yang terkait.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyebut Jakarta sudah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Maka itu, Baleg DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-unda

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kemendagri baru-baru ini telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa sehingga masa jabatan kades menjadi 8 tahun.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) menyebutkan RUU DKJ harus sudah rampung sebelum pemberlakuan UU IKN.

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usulan DPR.

Panja RUU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Baleg DPR RI pada Senin menyetujui kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Setiap desa bakal menerima transfer Rp 2 miliar.

Rapat Panja RUU Perubahan Kedua UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Baleg DPR RI menyetujui kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.