- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVanews - Piyu ‘Padi’, Giring ‘Nidji’, dan Pasha ‘Ungu’ menyambangi Gedung DPR, hari ini. Mereka menyampaikan keberatan atas rencana penghentian layanan ring back tone (RBT) per 18 Oktober 2011.
"Jangan bunuh nyamuk dengan meriam," kata Giring di DPR, Senin, 17 Oktober 2011.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, para artis itu mengeluhkan rencana Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menghentikan semua layanan content provider. Para pekerja hiburan itu merasa dirugikan.
"Mereka merasa itu bisa merugikan mereka, karena mereka menganggap RBT tidak berkategori yang bermasalah," ujarnya.
Mahfudz menjelaskan, Komisi I tetap mendukung langkah BRTI menghentikan semua layanan content provider per tanggal 18 Oktober. Setelah itu dibuat aturan yang ketat, mana yang bermasalah dan tidak masalah.
"Siapa yang menawarkan RBT kami temukan ada siapa yang kerjasama dengan operator sejak pertama orang beli pulsa. Ada paket yang di dalamnya ada RBT, pulsa dipotong. Itu kan nggak boleh," kata Mahfud.
Penyanyi Giring mengaku senang usai dialog dengan Komisi I. Menurutnya, Komisi I merespons positif keluhan mereka. Yakni, tidak menutup semua layanan RBT, tapi hanya yang nakal.
"Kita sedikit lega setelah komisi I mendukung. Kayak nembak nyamuk pakai meriam. Padahal kami jujur, industri musiknya jujur. Kami harap lebih detail ke siapa yang nakal, tapi kitanya tidak kena, karena benar-benar industri musik Indonesia nggak nakal," ungkap Giring.
Sesuai dengan surat Edaran BRTI Nomor 177/BRTI/IX/2011, 10 operator telekomunikasi yang bergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) sepakat menghentikan layanan SMS premium per 18 Oktober 2011.
Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno menyebutkan, penghentian layanan tersebut akan dimulai besok, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh layanan konten premium akan distop, termasuk misalnya layanan seperti RBT.
“Meski begitu, pelanggan tidak perlu khawatir. Mereka yang telah membayar untuk layanan tersebut, akan tetap mendapatkan hak mereka hingga masa layanan berakhir,” kata Sarwoto. (adi)
