Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

img_title

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H

advokat
31 Oktober 1958
s/d
Sekarang
img_title img_title
Cita-citanya menjadi penegak hukum terpenuhi. Patrialis Akbar memulai dengan masuk kuliah hukum, dosen, advokat, politikus, menteri, hingga hakim konstitusi. Ia menjadi salah satu tokoh yang pernah menduduki tiga lembaga negara yang berbeda; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Patrialis Akbar mengakui tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan Mahkamah Konstititusi (MK). MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi.

Patrialis Akbar lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Masa sekolah dasar hingga menengah diselesaikan di tempat kelahirannya. Lulus dari sekolah lanjutan atas, Patrialis merantau ke ibu kota. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta dan  berhasil menyandang gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjananya, Patrialis memulai kariernya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah sekaligus menjadi pengacara dan penasehat hukum. Setelah sekian tahun menjalani profesi dosen dan pengacara, Patrialis beralih sebagai politikus. Dia bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, saat awal lahirnya Era Reformasi 1998.

Pada pemilu 1999, dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Pada pemilu berikutnya, dia terpilih kembali anggota dewan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PAN di MPR RI 2004-2009. Di tengah kesibukannya, Patrialis tetap menyelesaikan pendidikan master hukumnya di UGM dan doktornya di Unpad, Bandung.

Karier Patrialis di Senayan terhenti pada pemilu 2009, dia tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan. Meski demikian, kariernya justru meroket.

Patrialis Akbar diberi tugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011. Ia hanya tiga tahun menjalani sebagai menteri, setelah itu Patrialis menjadi anggota Kompolnas. Kariernya kembali menanjak saat dia menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi 2013-2018.

      
KELUARGA      
Istri                                       : Sufriyeni
Anak                                     : Lima Orang


PENDIDIKAN
    Sekolah Dasar Muhammadiyah Padang, 1971
    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SMPN II, Padang, 1974
    Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1975
    Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1977
    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang, 1977
    S1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1983
    S2, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, 2010
    S3, Doktor Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 2012

KARIER
    Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1989 – 1992
    Pengacara dan Penasehat Hukum, 1989 – 1999
    Anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI, 1999 - 2004
    Anggota DPR dan Ketua Fraksi PAN MPR RI, 2004 - 2009
    Menkumham RI, 2009 -2011
    Anggota Kompolnas, 2009 - 2011
    Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk, 2011 - 2013
    Hakim Mahkamah Konstitusi, 2013-2018


Berita Terkait
UU IKN Ingin Digugat, KSP: Tak Masalah, Itu Hak Masyarakat

UU IKN Ingin Digugat, KSP: Tak Masalah, Itu Hak Masyarakat

Nasional

25 Januari 2022
Rencana Revisi UU Cipta Kerja Dorong Penguatan Rupiah Hari Ini

Rencana Revisi UU Cipta Kerja Dorong Penguatan Rupiah Hari Ini

Bisnis

3 Januari 2022
Pakar Hukum Yakin Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Diterima

Pakar Hukum Yakin Uji Materi Presidential Threshold Tak Akan Diterima

Politik

3 Januari 2022
PPP-Golkar Tolak Presidensial Threshold Nol Persen, PAN Setuju

PPP-Golkar Tolak Presidensial Threshold Nol Persen, PAN Setuju

Politik

15 Desember 2021
Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri

Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri

Metro

10 Desember 2021
Prof Romli Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Pasca Putusan MK

Prof Romli Sebut UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Pasca Putusan MK

Nasional

2 Desember 2021
Kemenag Apresiasi Pemenang Anugerah Konstitusi Guru PPKn Berprestasi

Kemenag Apresiasi Pemenang Anugerah Konstitusi Guru PPKn Berprestasi

Nasional

1 Desember 2021
Vonis UU Cipta Kerja: Kemenangan Rakyat, Cambuk Buat Pemerintah

Vonis UU Cipta Kerja: Kemenangan Rakyat, Cambuk Buat Pemerintah

Nasional

26 November 2021
4 Fakta Putusan MK Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

4 Fakta Putusan MK Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional

25 November 2021
Nasib UU Cipta Kerja Pasca-Putusan MK

Nasib UU Cipta Kerja Pasca-Putusan MK

Nasional

25 November 2021
KSPSI Tolak Keras Besaran Kenaikan Upah Minimum 2022, Ini Alasannya

KSPSI Tolak Keras Besaran Kenaikan Upah Minimum 2022, Ini Alasannya

Bisnis

20 November 2021
Mahasiswa Unhas Raih Juara Dua Kompetisi di MK

Mahasiswa Unhas Raih Juara Dua Kompetisi di MK

Edukasi

16 November 2021
Bela Demokrat AHY, Hamdan Zoelva: Gugatan AD/ART ke MA Aneh

Bela Demokrat AHY, Hamdan Zoelva: Gugatan AD/ART ke MA Aneh

Politik

10 Oktober 2021
MK Putuskan Koruptor Dapat Remisi, KPK: Syaratnya Kooperatif

MK Putuskan Koruptor Dapat Remisi, KPK: Syaratnya Kooperatif

Nasional

1 Oktober 2021
Bisa Tarik Kendaraan Tanpa Surat Pengadilan, Ini Kata Leasing

Bisa Tarik Kendaraan Tanpa Surat Pengadilan, Ini Kata Leasing

Otomotif

10 September 2021
Surat Pengadilan buat Tarik Mobil dan Motor Hanya Alternatif

Surat Pengadilan buat Tarik Mobil dan Motor Hanya Alternatif

Otomotif

8 September 2021
Mahkamah Agung Diminta Tunda Uji Materi Perkom KPK

Mahkamah Agung Diminta Tunda Uji Materi Perkom KPK

Nasional

6 Agustus 2021
KPU Kalsel Nyatakan Telah Laksanakan Seluruh Amar Putusan MK

KPU Kalsel Nyatakan Telah Laksanakan Seluruh Amar Putusan MK

Nasional

23 Juli 2021
Pakar Prediksi MK Tolak Gugatan PSU Pilgub Kalsel

Pakar Prediksi MK Tolak Gugatan PSU Pilgub Kalsel

Nasional

24 Juni 2021
Pegawai KPK Cabut Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Pegawai KPK Cabut Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Nasional

22 Juni 2021
Share :