Kemensos Akomodasi 57 Ribu KPM BLT Dana Desa dalam Program BST

VIVA – Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Baca Juga

Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

BST disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)  yang tidak terjangkau oleh bantuan sosial (bansos). 

"Hari ini disalurkan BST untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sasaran BST kali ini adalah KPM BLT DD yang belum terjangkau bantuan sosial, karena anggarannya yang terbatas sementara jangkauannya luas. Ini bentuk sinergi dan kolaborasi," kata Mensos Juliari di Kantor Desa Mayeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang (05/11). 

Baca Juga

Hakim Tolak Dalih COVID-19 Nadiem di Perkara Chromebook, Singgung Arahan 'Mas Menteri'

Jumlah penerima BST dari Kemensos yang tidak terjangkau bansos BLT DD secara total sebanyak 57.175 KPM, adapun di Kabupaten Subang telah terdaftar sebanyak 50 KPM. 

Mensos Juliari menyampaikan, data penerima bantuan merupakan usulan dari Kemendes PDTT melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendes PDTT. Data ini kemudian disisir oleh Pusdatinkesos. 

Baca Juga

Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Westafel saat Covid-19 Divonis Bebas

Dari hasil penyisiran diperoleh 57.175 KPM yang tersebar ke 67 Kabupaten/Kota di 11 provinsi. 

"Bansos sudah mulai disalurkan kepada KPM sejak Oktober lalu selama tiga bulan, yakni sampai Desember 2020. Setiap KPM menerima Bantuan sebesar Rp300 ribu/bulan," katanya. 

Di seluruh Provinsi Jawa Barat, terdapat sebanyak 5.184 KPM BST dari BLT DD dengan total bantuan senilai Rp1.555.200.000. 

Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan bagaimana BLT DD yang semula program Kemendes PDTT lalu diakomodasi sebagai program bansos Kemensos, yakni BST. 

Ia menyatakan, dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden kementeriannya melakukan realokasi anggaran dan menyelenggarakan program bantuan sosial. 

Untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19, Kemendes PDTT menyelenggarakan Program BLT DD. Namun dalam perjalanannya, anggaran Kemendes PDTT tidak bisa menjangkau seluruh sasaran. 

"Saya melaporkan kepada Presiden anggarannya habis. Dan keputusannya adalah BLT DD diambil alih oleh Kemensos menjadi BST," katanya. 

Abdul Halim menyatakan hal ini sebagai bentuk komitmen tinggi dan kecintaan Presiden Joko Widodo kepada rakyatnya agar bansos tetap berkesinambungan. 

Terkait akomodasi program Kemendes PDTT,  Mensos Juliari menyatakan sebagai sinergi dan perpaduan sangat bagus. "Yang utama adalah bagaimana memikirkan nasib rakyat terdampak pandemi. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden," katanya. 

Halaman Selanjutnya

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari dan Mendes PDTT juga menyaksikan penyaluran BST yang selama ini menjadi program rutin Kemensos dalam penanganan Covid-19 untuk masyarakat di Subang.