Kemensos dan BPS Tandatangani Kerjasama Pemutakhiran DTKS

Penandatanganan PKS Kemensos dan BPS
Sumber :
  • Biro Humas Kemensos

VIVA – Kementerian Sosial menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan pemutakhiran data penduduk miskin dan kerjasama untuk memastikan proses pemutakhiran data selesaikan Juli 2021. 

img_title DTKS Resmi Diganti Jadi DTSEN, Era Baru Data Sosial Ekonomi yang Lebih Akurat

"Hari ini, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua lembaga. Kami siapkan lebih dari 100 ribu petugas yang akan bekerja memutakhirkan data. Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul bisa," kata Sekretaris Jenderal Hartono Laras usai acara penandatanganan PKS dengan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta (11/11). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Sekjen Kemensos, Penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari MOU Kemensos dan BPS yang telah dilaksanakan 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus selesai pada bulan Ramadhan Juli 2021. 

img_title Dua Cara Mendaftar DTKS untuk Mengajukan KIP Kuliah Tahun 2025

Dalam DTKS Kemensos terekam 40% data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah. Kemensos akan meningkatkan data warga miskin dan lebih banyak, yakni 60% sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin. 

Kementerian Sosial telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis. 

img_title Cara Mudah Beralih ke BPJS Kesehatan PBI Meski Punya Tunggakan 1-2 Tahun

"Jadi dengan PKS ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan,” Sekjen menambahkan. 

Pemutakhiran data oleh Kemensos akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/ Kota. 

Untuk mendapat target sebanyak itu, Kemensos menyiapkan petugas lapangan dengan jumlah 83.395 enumerator, 16.679 pengawas, dan 7.242 Koordinator Kecamatan, di luar Instruktur Utama, Intruktur Nasional dan Intruktur Daerah, dan tentu juga dengan K/L terkait lainnya. 

"Mereka akan datang dari rumah ke rumah mendata masyarakat yang memenuhi persyaratan masuk dalam DTKS. Untuk itu, mereka perlu pembekalan dari BPS," katanya. 

Dengan dukungan dan bimbingan dari BPS, pemutakhiran data  ditargetkan dapat diselesaikan pada awal Juli 2021. 

"Dengan demikian diharapkan kita punya data yang realible, mutahir dan akuntabel," kata Sekjen. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"DTKS penting sebagai upaya peningkatan efektifitas dan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan" Sekjen menambahkan. 

Hal-hal yang menjadi fokus kerjasama kedua belah pihak adalah pelatihan petugas lapangan, penyiapan instrument dan petunjuk pengisian, model pemeringkatan, dan jaminan kualitas. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut