Program PEN, Wujud Negara Tanggung Jawab Perekonomian Saat Pandemi
- Dok. Kemenko Perekonomian
VIVA – Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya bagi sektor kesehatan, juga bagi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, saat ini pemerintah hadir melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) demi menstimulasi perekonomian nasional, mempertahankan daya beli masyarakat, serta menyokong sektor perekonomian penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) seperti sektor UMKM dan lainnya.
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI, menyampaikan tren perekonomian Indonesia sudah menunjukkan ke arah kebijakan yang tepat.
“Saat ini kita fokus dengan penanganan kesehatan dan di saat bersamaan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Di saat seperti ini, negara hadir mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perekonomian dengan meluncurkan berbagai stimulus ekonomi,” ujarnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang disiarkan di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6).
Masih menurut Yustinus, Pemerintah terus memperkuat stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri, juga memperkuat perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menggelontorkan jaring pengaman sosial dengan beragam skema dan saluran.
“Sektor yang masih bisa bergeliat, kami fasilitasi. Sedangkan sektor yang terdampak berat, kita beri dukungan,” ujar Yustinus.
Teddy Yulianto, pengusaha pemilik Cut The Crub, mengakui di saat pandemi, pemerintah hadir di tengah situasi sulit. Bantuan program PEN yang sempat dirasakannya berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) BPJS yang turut membantu karyawan Cut The Crab yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.
“Dari sisi bantuan pemerintah, karyawan pun sudah mendapatkan dukungan positif,” terangnya.
“Meski terdampak pandemi, dengan manajemen keuangan yang baik di masa pandemi, pelaku usaha makanan minuman seperti kami masih cukup bisa menjaga arus kas sampai punya ruang untuk membuka cabang,” tambah Teddy lebih lanjut.
Yustinus sependapat dengan Teddy. “Yang mampu beradaptasi dengan baik, merekalah yang akan bertahan. Negara juga melakukan hal yang sama, sehingga anggaran belanja negara kita realokasi dan fokuskan ulang untuk anggaran penanganan COVID-19. Sebanyak 40 Juta KK atau sekitar 120-140 juta jiwa di seluruh Indonesia saat ini sudah mendapatkan jaring pengaman sosial dengan beragam skema,” terang Yustinus.
