Anggota DPRD Banten Tanggapi Pernyataan Walikota Tangerang Soal Bansos

VIVA – Jazuli Abdilah, anggota DPRD Banten, menanggapi ramainya pemberitaan terkait Bansos di Kota Tangerang.

Baca Juga

Airlangga sebut Tidak Ada Rencana Pemerintah Bagi Hp Gratis ke Masyarakat

Menurut Jazuli, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyinggung adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga melakukan pemotongan nilai bantuan sebesar Rp 50.000. Pernyataan itu disampaikan menanggapi viralnya temuan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan sidak di sejumlah titik di Kota Tangerang.

“Kita gak tau nih apakah (oknumnya) dari pendamping PKH? Kemarin disampaikan informasinya demikian. Itu nilainya Rp 50.000. Kalau bantuannya itu kan ada Rp 300.000 terus juga ada beras 10 Kg. Ini (potongan 50.000) di kala pandemi sekarang ini nilainya cukup besar dan sangat membebani. Dan aturannya memang tidak boleh dipotong. Makanya pihak Kementerian Sosial itu menugaskan Kantor Pos untuk mendistribusikan bantuan langsung ke rumah-rumah, door to door. Nah dari rumah-rumah itu yang megang surat undangan pun itu semua dari pendamping, pendamping PKH" ujar Jazuli menirukan Arief.

Baca Juga

Bansos Bakal Lewat Transfer Uang Tunai, Tak Lagi Barang

"Tugas dari pendamping ini ya mendampingi Program Keluarga Harapan itu. Nah inilah yang sebenarnya kita tidak dilibatkan dalam mengkoordinasikan pendamping-pendamping PKH. Semua direkrut dari Kementerian Sosial dan dibayar gajinya juga oleh Kementerian Sosial” tambah Jazuli.

Menurut Jazuli, ada tiga poin yang disampaikan Arief. Pertama, ia hendak mengklarifikasi bahwa kasus pemotongan itu terjadi pada program bantuan sosial PKH oleh pendamping. Sementara PKH sendiri merupakan program pemerintah pusat di mana pemerintah daerah tidak terlibat/dilibatkan dalam mengordinasikan pendamping.

Baca Juga

Airlangga Buka Suara Soal Kabar Pembagian HP Gratis untuk Masyarakat

Kedua, Arief ingin memberikan tanggapan empatik bahwa kasus pemotongan itu telah merugikan warganya yang sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi. Ia menilai pemotongan Rp 50.000 terhadap besaran bantuan Rp 300.000 dan beras 10 Kg sangat besar dalam situasi sekarang ini.

Ketiga, ia hendak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah tentang PKH yang selama ini tidak melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam mengordinasikan pendamping yang, kata dia, bertugas membagikan surat undangan.

Menurut Jazuli, pernyataan Arief kurang tepat dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan salah paham bahkan mengarah ke fitnah di tengah masyarakat.

Halaman Selanjutnya

"Betul bahwa PKH adalah program pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat/dilibatkan. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pendamping PKH atau pendamping sosial terkait, petugas kecamatan juga kelurahan. Edukasi yang dimaksud tidak sebatas menjelaskan mengenai kebijakan PKH tetapi juga tata cara penyampaian pengaduan. Wali Kota bahkan bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pemberian bantuan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, serta menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan," ungkap Jazuli.