Bali Dibuka, Pemerintah Awasi Prokes dan Penerapan Aturan Secara Ketat

Sejumlah turis di Bandara Ngurah Rai, Bali
Sejumlah turis di Bandara Ngurah Rai, Bali
Sumber :
  • VIVAnews/Bobby Andalan

VIVA – Seiring dibukanya Bali bagi wisatawan mancanegara, pemerintah berkomitmen akan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Bali dengan ketat. Pemerintah ingin memastikan upaya pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terkait pembukaan wisatawan asing di Bali. Kita semua ingin memastikan, bahwa setelah dibuka, Bali tetap aman dan sehat,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Dengan perbaikan kondisi level PPKM dan risiko di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali, pemerintah bisa melakukan relaksasi secara perlahan. Salah satu bentuk relaksasi tersebut adalah mulai pembukaan pariwisata Bali bagi turis asing secara bertahap.

Kesiapan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara didorong oleh capaian vaksinasi COVID- 19 yang baik di wilayah tersebut. Capaian vaksinasi di Bali telah mencapai 99% untuk dosis pertama dan sekitar 90% untuk dosis kedua. Kasus harian COVID-19 di Bali juga terpantau rendah dan kepatuhan masyarakat akan Prokes terbilang tinggi.

Pariwisata yang merupakan lokomotif utama Bali sangat terdampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memperkirakan Bali kehilangan potensi pemasukan hingga US$10 miliar atau setara Rp 140 triliun (kurs Rp 14.097 per dolar) akibat pandemi COVID-19.

Guna menciptakan parameter terukur dalam pelaksanaan kebijakan pembukaan pintu kedatangan internasional, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19, pada Rabu (13/10). Adapun secara umum SE ini mengatur tentang:

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI dari luar negeri diizinkan masuk wilayah Indonesia dengan Prokes yang ketat