Wakil Ketua DPD Pastikan Maluku jadi Pusat Ekonomi Kelautan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono bersama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Febis) Universitas Pattimura (Unpatti).
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono pastikan Ekonomi Maluku Pembangunan Ambon New Port dan  Lumbung Ikan Nasional (LIN) akan menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi kelautan di Indonesia Timur.

Hal itu diungkapkan Nono dihadapan puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Febis) Universitas Pattimura (Unpatti) saat memberikan kuliah umum, Selasa (26/10/2021) pagi.

Menurutnya, selain mendongkrak pendapatan asli daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan terdampak. Untuk itu, mahasiswa diminta untuk meningkatkan kualitas guna menyongsong mega proyek itu.

“Jangan sampai dengan adanya New Port dan LIN  masyarakat dan Mahasiswa kita di Maluku ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Nono. Dijelaskan, prediksi produksi perikanan dari subsektor perikanan tangkap dan budi daya bisa mencapai 750.000 ton per tahun.

Angka yang nilainya cukup besar, sehingga pelabuhan terintegrasi menjadi model ideal yang juga mencakup perikanan industri. Direncanakan, pembangunan dimulai tahun 2022 dengan target beroperasi 2023 mendatang.

Nono pun berulang kali meminta mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebagai tenaga kerja unggul yang ikut mengelola sumber daya perikanan Maluku.

Terpisah, Dekan Febis, Dr. Erly Leiwakabessy, M.Si juga menyatakan kampus juga membaca peluang kehadiran mega proyek yang digadang pembangunannya di kawasan kecamatan Salahutu itu.

Dia pun memastikan menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. “Kami akan mempersiapakan mahasiswa kami sebaik mungkin agar dalam bersaing di luar sana  bisa di unggulkan,” tutupnya.

Update Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Maluku
Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ikut UU MD3, Airlangga Tegaskan Golkar Tak Incar Kursi Ketua DPR

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan partainya tidak akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (MD3).

img_title
VIVA.co.id
7 April 2024