LAN Selenggarakan SIKK,Pengalaman Terbaik Pengelolaan Kebijakan Publik

Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik
Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik
Sumber :
  • LAN

VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) serta penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA dalam kegiatan Seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” yang diselenggarakan secara blended di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12).

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan/IKK) berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, IKK ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi 2020-2024,” jelas Tri Widodo.

Lebih lanjut, Tri Widodo menjelaskan dalam upaya menciptakan kebijakan yang berkualitas, kita dihadapkan pada tantangan global, berdasarkan data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada dibawah negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini juga diperparah dengan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentu saja ini menjadi faktor kompleksitas dalam merumuskan kebijakan.

“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. IKK sendiri juga memiliki manfaat strategis tidak hanya  meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah melainkan juga membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan,” paparnya.

Hal senada diungkapkan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si mengatakan, RB merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintah menjadi bersih, efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai upaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan mendorong reformasi regulasi.

“Setidaknya terdapat dua sasaran dalam reformasi regulasi ini, yang pertama adalah terciptanya regulasi yang sederhana dan humanis, dan yang kedua, terciptanya regulasi yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional, maka perumusan kebijakan yang berbasi bukti menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi regulasi ini,” ungkapnya.

Erwan Agus Purwanto juga mengapresiasi langkah LAN menyusun instrumen indeks kualitas kebijakan. Diharapkan melalui IKK ini dapat terimplementasi di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sehingga reformasi regulasi dapat terwujud.