Mendagri Dorong Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Setiap Daerah

Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Badung di Mangupura Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (27/1/2022).
Sumber :

VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah. Menurutnya, keberadaan MPP yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi, menjadi bukti negara hadir dalam memberikan pelayanan yang mudah dan transparan.

Ombudsman RI Harap IKN Ubah Lanskap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indonesia

“Yang saya temui, ada beberapa provinsi, satu pun tidak ada mal pelayanan publik. Ini sekarang kami lagi dorong," katanya usai meninjau MPP Kabupaten Badung di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (27/1/2022). 

Mendagri menjelaskan, keberadaan MPP sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Melalui MPP dengan sistem satu atap atau one roof system, diharapkan seluruh pelayanan publik berada dalam satu tempat.

Strategi Kemnaker Dongkrak Kualitas Layanan Publik Ditengah Perubahan Budaya

“Memang sudah menjadi arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden (kepada kami), yang juga diberikan tugas untuk membuat mal pelayanan publik betul-betul beroperasi di Indonesia," tutur Mendagri. 

Kehadiran MPP diharapkan menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengakses layanan.

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemnaker Gelar Bimtek Service Excellence dan Complaint Handling

“Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat, bahwa negara itu hadir, pelayanan mereka mudah, clear, kemudian transparan, dan keterbukaan," cetus Mendagri. 

Adapun pembangunan MPP merupakan salah satu langkah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Karena itu, pemerintah mendorong semua daerah mengembangkan MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, keberadaan MPP yang mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan, dapat memudahkan berbagai urusan masyarakat.

Asbanda melakukan kerjasama dengan ESQ

Implementasi Budaya Kerja dan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Bank Daerah Seluruh Indonesia

Program yang diberikan ESQ kepada Asbanda ini yakni pengukuran dan implementasi budaya kerja, penguatan karakter pelayanan prima hingga perlunya adanya komunikasi efektif

img_title
VIVA.co.id
22 Maret 2024