LAN Tandatangani MoU dengan 8 Instansi Secara Blended
- LAN
VIVA – Birokrasi saat ini tengah memasuki kondisi VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity dan Ambiguity), dalam menghadapi ini pemerintah menyadari perlunya birokrasi yang adaptif dan lincah (agile) agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu upaya pemerintah adalah mendorong setiap pimpinan instansi untuk menciptakan inovasi dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan (MoU) antara LAN dengan 8 (delapan) Instansi Pemerintah, yang diselenggarakan secara Blended di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN Veteran, Rabu (2/3).
Delapan Instansi Pemerintah yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun beberapa poin penting yang menjadi ruang lingkup kerja sama meliputi bidang inovasi administrasi negara, manajemen ASN, pengembangan kompetensi serta pendidikan tinggi terapan.
Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto menyampaikan, menghadapi kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dan kompeten, maka pengembangan kompetensi aparatur menjadi poin penting dalam rangka mengejawantahkan visi misi organisasi sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
“Begitu pula pimpinan instansi yang saat ini hadir, para bupati yang mewakili setiap daerah, perlu didukung dengan SDM aparatur yang unggul dan berkompeten, dan tahu bagaimana mewujudkan visi misi pimpinan daerah tersebut, sehingga tugas pimpinan organisasi menjadi lebih ringan,” tambahnya.
Adi Suryanto juga mengatakan, birokrasi harus mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Birokrasi yang memiliki daya saing global serta birokrasi yang lincah dan adaptif, maka diperlukan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional.
Kelala LAN menambahkan, melalui penandatanganan MoU ini, semua bisa berkomitmen untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan birokrasi agile melalui berbagai terobosan baru yang diciptakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, MoU ini juga menjadi ajang sharing knowledge para pimpinan daerah dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang serta kesempatan untuk melakukan inovasi yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
