Pemilik Rajendra Farm: Anak Muda Bisa Mulai Peternakan Modern
VIVA – Pemilik Peternakan Rajendra Farm, Heri Kurniawan, mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengembangkan budi daya peternakan modern Indonesia melalui program desa korporasi dan penggunaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.
“Yang pasti kita harus sama-sama menyediakan daging untuk kebutuhan masyarakat," ujar Heri dalam ngobrol seputar pertanian terkini (Ngopi TV Tani), Sabtu, 26 Maret 2022.
Mengenai hal ini, Heri mengajak para generasi muda untuk berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan daging melalui peternakan modern. Salah satunya dengan memulai berternak domba atau sapi secara terintegrasi dengan pasar ekonomi.
“Saya ingin peternakan itu jadi pilihan anak milenial karena sangat menjanjikan dan berpotensi besar. Saya ingin melalui rajendra farm anak muda bisa melihat bahwa peternakan itu prospek sekali, dan yang paling penting bisa mensejahterakan perani peternak," ujar Heri.
Menurut Heri, budi daya ternak tidak memerlukan model besar karena bisa menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan Kementan. Hanya saja kata Heri, usaha ini memerlukan ketekunan dan kemauan.
“Kami ingin semua masyarakat melakukan budi daya ternak karena kegiatan ini sebetulnya tidak perlu memiliki modal yang sangat banyak. Kita bisa gunakan KUR atau mengandalkan kemauan dan semangat yang tinggi," katanya.
Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Hendra Wibawa mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong pengembangan desa korporasi yang bisa menyediakan kebutuhan daging domba dan sapi berskala besar.
“Kita juga mengembangkan peternakan sapi berbasis pengembalaan. Dengan begitu kira berharap ada banyak desa menjadi desa korporasi. Tugas kami kan mendekatkan masyarakat dengan peternak," ujarnya.
Tak Cuma Pergoki PNS Merokok di Jam Kerja, Mentan Amran Soroti Masalah Pengadaan saat Sidak di Lingkungan Kementan
Mentan Amran menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam penentuan pemegang tender.
