Wapres Ajak Masyarakat Bertani Dengan Konsep Integrated Farming
- Kementan
VIVA – Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin mengajak masyarakat di Jawa Barat untuk memanfaatkan lahan terbukanya sebagai tempat bertanam melalui konsep integrated farming. Hal ini disampaikan Wapres seusai kegiatan menanam jagung kedelai di Kabupaten Purwakarta, Senin, 28 Maret 2022.
"Saya ingin memberi kesempatan pada masyarakat untuk menanam di lahan yang dikuasai swasta maupun BUMN. Apalagi masyarakat kadang-kadang bisa menanam tapi tidak bisa menjual. Kadang-kadang juga sulit karena tidak ada lahan dan tidak ada offtaker," katanya.
Menurut Wapres, integrated farming adalah ekosistem yang bisa membawa pertanian Indonesia jauh lebih modern dan bisa memberdayakan masyarakat melalui pertanian terintegrasi.
"Apalagi di Jawa Barat banyak lahan sperti ini. Nah ke depan kita bisa melakukan digitalisasi termasuk di pesantren supaya mereka memanfaatkan lahannya secara baik. Yang pasti ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi di akar rumput," katanya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini jajaran Kementan yang terus membangun pertanian dengan skala besar berbasis kerakyatan.
"Kami mengapresiasi Wapres dan kementan karena sekarang jika di survei urusan sembako ini selalu nomor satu sehingga kalau negara hadir tentu akan diapresiasi. Makanya ke depan managemen pertanahan yang dikuasai mayoritas, tentu kami ingin ada kontribusi sehingga suatu saat pesantren punya lahan luas dan mengerjakan komoditas yang dibutuhkan," katanya.
Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qokbi menyampaikan pentingnya penggunaan bibit unggul dan alat mesin pertanian untuk menumbuhkan produktivitas dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
"Untuk itu kita terus menggiatkan kegiatan ini dan mudah-mudahan apa yang telah diresmikan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Tentu kami ingin membuka diri terkait benih, pupuk dan alsintan untuk kemajuan pertanian kita bersama," tutupnya.
KPK Sita Uang Rp 2 Miliar dari Dirut KAI Terkait Kasus Digitalisasi SPBU
KPK menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) berinisial BR terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU
