Vaksin Perdana PMK Tiba di Indonesia
VIVA – Vaksin hewan ternak khusus penyakit mulut dan kuku (PMK) telah tiba di tanah air, minggu (12/6/2022) pukul 15.30 WIB. Vaksin yang spesifik (homolog) dengan kasus yang terjadi di Indonesia ini dikirim langsung dari Prancis melalui bandara Soekarno Hatta di Tangerang.
“Tentu ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami, karena upaya yang kita siapkan berjalan sesuai jadwal. Sesuai janji Kami vaksin akan tiba di minggu kedua Juni 2022," jelas Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan di Jakarta, Senin (13/6/2022).Â
Terkait jumlah vaksin yang datang, Kuntoro menyebutkan tahap pertama masuk karena keterbatasan cargo pesawat, baru sejumlah 10 ribu dosis vaksin.Â
Selanjutnya, Kuntoro menambahkan secara keseluruhan vaksin akan tiba kembali dalam 3 hari kedepan, dengan total 800 ribu dosis. Nantinya, vaksin akan didistribusikan sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan peta sebaran penyakit yang terjadi saat ini.
Adapun skema penggunaan vaksin ini, nantinya disuntikkan pada hewan sehat yang belum terkena PMK, namun berada di wilayah zona merah atau tertular.
“Jadi nanti secara bertahap akan disuntikkan pada hewan ternak di sumber pembibitan ternak, sapi perah milik Rakyat dan koperasi Susu, serta ternak sapi potong di daerah berisiko tinggi. Kita sudah susun prioritas vaksinasi berdasarkan faktor resikonya," tambahnya.Â
Khusus program vaksinasi, secara perdana akan dilakukan esok pagi dimulai dari Jawa Timur, dan selanjutnya serentak di daerah lainnya. Kuntoro kembali menegaskan saat ini pemerintah sangat fokus dan serius menangani PMK, dan meminta masyarakat tidak panik soal ketersediaan hewan kurban.Â
“Stok sapi kita cukup. Begitu pula kambing dan domba dalam kondisi sangat cukup. Ikhtiar kita untuk rakyat dan peternak sangat kuat. Kami mohon dukungannya," tutup Kuntoro.
Kementan Gandeng Industri Berantas Pestisida Ilegal, Ancam Cabut Izin Edar Produsen Nakal
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait pengawasan pupuk dan pestisida. Langkah ini menekan peredaran ilegal
