Lanjutkan Orange Synergy, BNI-Bank Sumut Terbitkan KKPD
- BNI
VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut melanjutkan komitmen terhadap program kolaborasi Orange Synergy.
![]()
Ket. Photo: (Ki-ka) VP Divisi Bisnis Kartu BNI Erick Runtu, Pemimpin BNI Wilayah Medan Teddy M Isman, Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Pemasaran Bank Sumut Hadi Sucipto, dan Pemimpin Divisi Operasional Bank Sumut Heru Mardiansyah usai penandatanganan kerja sama Penerbitakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) di Medan, Jumat (9/9/2022).
Pada tahap kolaborasi lanjutan ini, BNI dan Bank Sumut menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) sebagai upaya mendorong program Pemerintah melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait dengan aspek sistem pembayaran Nasional.
Sebelumnya program Orange Synergy telah diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan di Grha BNI Sudirman di Jakarta bulan lalu.
Kerja sama ini diharapkan antara BNI dan Bank Sumut dapat membantu Satuan Kerja yang berada di Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan belanja kebutuhan operasional dan perjalanan dinas. Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dikembangkan melalui mekanisme QRIS dengan sumber dana kartu kredit yang dapat ditransaksikan lebih dari 20 juta Merchant QRIS. Sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis baik bagi Bank Sumut maupun BNI.
Dalam kesempatan ini, Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyampaikan penggunaan KKP Domestik sebagai source of fund memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas. Terlebih, jaringan merchant QRIS yang luas, dan didominasi oleh pelaku UMKM.
“Tentunya, kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya stake holder. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKM yang saat ini lagi dalam masa ekspansi kinerja pasca pandemi,” katanya.
Susi melanjutkan, KKPD juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.