Komisi III: Komnas HAM Butuh "Penyegaran" Paradigma untuk Lindungi PMI

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.
Sumber :

VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membutuhkan penyegaran paradigma khususnya dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini belum maksimal dilakukan negara.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Didik menjelaskan dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Sementara itu menurut dia, penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal. "Padahal penindakan bukan ujung dari perlindungan buruh migran kita," ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi PMI ibarat fenomena gunung es yang memerlukan perhatian besar bangsa Indonesia untuk menghadirkan perlindungan bagi para buruh migran. Karena itu harus dipastikan perlindungan HAM dan kehadiran negara untuk melindungi buruh migran kita.

Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.

Hal itu menurut dia, menyebabkan Komisi III DPR "turun tangan" mengatasi persoalan tersebut, padahal seharusnya Komnas HAM juga ikut berperan.

Halaman Selanjutnya
img_title