TS ESC-B20 Dukung Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik
- Pertamina
VIVA – Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 (TS ESC-B20) mendukung penuh pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui policy recommendation dan policy action di sektor energi.
Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 yang terdiri dari 8 Co Chairs dari industri energi global dan 150 lebih eksekutif dari negara-negara G20 telah menghasilkan tiga pilar rekomendasi yakni; pertama, mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon; kedua memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan; ketiga meningkatkan akses masyarakat untuk mengonsumsi  energi bersih dan modern.
"Dalam diskusi strategis seputar policy recommendation yang kami kembangkan di dalam Task Force Energy, Sustainability and Climate, salah satunya kami juga menekankan peran penting kendaraan listrik dalam transisi energi,“ ucap Nicke Widyawati, Chair of TF ESG dalam B20 Side Event Ready to eMove yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022.
Dalam Focus Group Discussion bekerja sama dengan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Nicke Widyawati  menjelaskan  salah satu upaya untuk mencapai target pemerintah Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk meningkatkan pengurangan emisi dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 bertumpu pada sektor energi, di mana implementasi kendaraan listrik akan memainkan peran kunci.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ditargetkan di Indonesia setidaknya ada 2 juta sepeda motor listrik akan digunakan di jalan pada tahun 2025 dan sekitar 13 juta sepeda motor listrik digunakan pada 2030.
"Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk memfasilitasi dan mempercepat penggunaan kendaraan listrik," tambah Nicke.
TF ESC B20, lanjut Nicke, juga telah menyusun beberapa policy  action untuk mendukung percepatan pengembangan kendaraan listrik yakni 1) policy action 1.1 yakni meningkatkan laju peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi, gedung dan industri; 2) policy action 1.4 yakni secara progresif meningkatkan jumlah potensi dan kemudahan akses pembiayaan ke negara berkembang untuk mempercepat transisi energi; 3) policy action 2.3 yakni membantu kesiapan transisi energi dengan memastikan kemampuan sumber daya manusia untuk mengakomodasi perubahan misalnya transfer knowledge, upskilling dan workshop; 4) policy action  2.4 yakni memastikan praktik penambangan dari mineral esensial  secara berkelanjutan untuk teknologi transisi energi; 5) policy action 3.1 yakni mempercepat penyebaran solusi akses energi terintegrasi termasuk off-grid dengan partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis grid untuk memperluas akses energi dan meningkatkan ekonomi yang sejahtera.
