Hari Pertama Kerja, Hendi Temui Menko Luhut Bahas RUU Pengadaan

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi
Sumber :
  • Pemkot Semarang

VIVA – Hendrar Prihadi langsung tancap gas pada hari pertamanya bekerja sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Hendi, biasa dirinya akrab disapa, langsung bertolak ke Kantor Kemenko Marinves di jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/10). Tiba sekitar pukul 12.00, Hendi pun langsung diterima oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

img_title Luhut: Uji Coba Transfer Tunai Bansos Rp 5,4 Juta Per Keluarga Dimulai di Kuartal I-II 2027

Adapun kedatangan Hendi sendiri untuk menemui Menko Luhut disebut berkaitan dengan perumusan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang ditargetkan masuk prioritas program legislasi nasional 2023. Dimana melalui RUU tersebut Hendi selaku Kepala LKPP RI ingin semakin mendorong peningkatan keterlibatan pelaku UMKM dalam project pengadaan pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hendi selaku Kepala LKPP RI menyebutkan salah satu urgensi RUU tersebut adalah mendorong pemanfaatan belanja pemerintah untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri dalam negeri. Selain itu agar belanja pemerintah dapat berperan besar mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tranparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik juga jadi point penting lainnya.

img_title Luhut Tegaskan Pemanfaatan AI Tak Boleh Hilangkan Nilai Etika dan Karakter

“Harapan saya melalui RUU ini, kemanfaatan belanja pemerintah dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, tapi dalam prosesnya pun dapat dirasakan secara luas,” tegas Hendi.

"Maka kami di LKPP berupaya agar RUU ini bisa segera diundangkan sehingga mendukung penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri," pungkasnya.

img_title Indonesia Siap Kirim 4.021 Tenaga Kerja Alumni Lembaga Kursus ke 11 Negara

Tak hanya itu, Hendi juga menjelaskan jika RUU tersebut juga akan menyentuk soal percepatan transformasi digital, sebagai hal itu juga menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi saat ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jadi total kami mencatat ada 6 urgensi terkait RUU Pengadaan Publik ini. Salah satunya terkait Contuinity, peningkatan penggunaan produks dalam negeri dapat ditingkatkan melalui transformasi digital pengadaan," terang Hendi.

Sementara itu Hendi sendiri mengungkapkan jika saat ini lembaga yang dipimpinnya sedang berupaya untuk menyelesaikan naskah akademik RUU tersebut, dimana ditargetkannya dapat selesai pada tahun ini. Adapun dalam proses penyusunan naskah akademik tersebut Hendi juga menyebut akan dilakukan serangkaian FGD, sehingga naskah RUU yang disusun bisa tepat manfaat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan

Tak Hanya Jadi Pasar Teknologi Global, Luhut Dorong RI Kembangkan AI dengan Kapasitas Nasional

Ketua DEN, Luhut mengatakan, Indonesia harus membangun kapasitas sendiri agar nantinya tidak hanya menjadi pengguna teknologi, termasuk dalam hal pemanfaatan AI tersebut

img_title
VIVA.co.id
6 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut