DPR Dukung Kemenag Perkuat Program Moderasi Beragama Melalui Sosial
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendorong penguatan program moderasi Kementerian Agama yang memberi jalan tengah dalam dialog-dialog literasi keagamaan tersampaikan lebih masif secara virtual melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial.
Menurut Diah, kecenderungan dialog yang terbentuk masyarakat melalui media sosial saat ini justru homogen di tengah banyaknya informasi sehingga ketika memasuki ruang dialog lain seringkali berdebat tajam. Hal ini, lanjut Diah perlu ditanggulangi dengan moderasi yang dibangun dengan penuh literasi akurat serta disampaikan oleh orang-orang yang kompeten, salah satunya dari Kementerian Agama melalui wadah yang sama yakni media sosial.
“Kami mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama melalui program moderasi, sehingga akan sangat membantu, mungkin lama-lama metodenya berkembang, saya pikir bagus juga kalau dilakukan di media virtual supaya lebih luas lagi (penyampaian literasi beragama)," kata Diah baru-baru ini.
Lebih lanjut Legislator F-PDI Perjuangan itu meminta, Kementerian Agama untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam membangun proses moderasi umat beragama melalui internet. Pasalnya, saat ini, internet merupakan wadah berbagai informasi yang tidak jarang menimbulkan masalah intoleransi antar umat beragama dan sosial hingga menyebabkan perpecahan.
Masalah yang timbul dari informasi bebas di internet juga bukan hanya pada kehidupan sosial secara umum, kata dia, bahkan kepada perkembangan anak-anak dan trafficking atau perdagangan manusia. Semua itu terjadi karena masyarakat Indonesia masih lemah dalam hal literasi informasi etika komunikasi, interaksi, pandangan-pandangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab itu Diah berpendapat masyarakat perlu diedukasi mengenai keberagaman Indonesia yang sebetulnya merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa jika persatuan tetap terjaga melalui internet. "Kami berharap akan ada era saling toleransi yang kuat, saling menghargai, menghormati perbedaan di antara masyarakat yang justru akan memperkuat Indonesia," katanya.
Soroti Usulan PT 5 Persen, PBB Minta DPR Tak Asal Patok Tanpa Hitungan Rasional
Wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau PT menjadi 5 persen yang disuarakan oleh partai-partai koalisi pemerintah di DPR mendapat sorotan.
