Mendagri Tegur Penjabat Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Sumber :
  • Puspen Kemendagri

VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1/2023). 

“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegasnya. 

Mendagri menyampaikan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah. Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam. 

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj., ini sudah ada 101 Pj., tahun ini ada 170, Pj.-Pj. ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” terangnya. 

Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri. Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen). 

“(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin,” ujarnya. 

Untuk mencapai hal tersebut, Mendagri menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut. 

Halaman Selanjutnya
img_title