Sasar Pekerja di Desa, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Bhabinkamtibmas
- BPJS Ketenagakerjaan
VIVA – Sebanyak 45% pekerja Indonesia ternyata berada di desa, untuk itu BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak mungkin perlindungan kepada pekerja yang berada di pedesaan dan kelurahan. Untuk mewujudkannya, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bhabinkamtibmas agar dapat menyasar langsung pekerja di desa yang pada umumnya termasuk dalam segmen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.
“Kami mulai fokus dari desa dan kelurahan, 3 pilar di desa itu adalah kepala desa, bhabinkamtibmas dan babinsa, nah untuk menggarap ini kita gerakan teman- teman kita agar kolaborasi dengan babin sehingga para pekerja informal di desa itu bisa segera terlindungi bpjs ketenagakerjaan,” ucap Zainudin Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan usai menghadiri kegiatan sosialisasi bersama dan peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas, Rabu siang di Jakarta (15/2).
Zainudin menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kapolri yang salah satu wujudnya kerja samanya adalah bagaimana berkolaborasi dengan kordinmas, yang khususnya bhabinkamtibmas.
Lebih jauh dirinya mengatakan, saat ini pekerja yang berada di desa sudah dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, dan kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
“Perlindungan untuk pekerja di desa saat ini juga sudah bisa dilakukan menggunakan dana desa, dikarenakan sudah ada aturan dari Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desanya, sudah ada aturan Menko PMK nya, nah sekarang peran kita bersama pak babin ini mudah-mudahan akan semakin akseleratif. Kita punya program 100 orang per desa,” jelas Zainudin.
Keberagaman dan jumlah pekerja yang berada di desa membuat BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.
