Perkuat Perumusan Kebijakan Publik, BK DPR Perpanjang MoU dengan Unwira
- DPR RI
VIVA – Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Widya Mandira (Unwira) dalam rangka memperpanjang kerjasama antara kedua belah pihak yang telah dilakukan sejak tahun 2017.
"Jadi, 5 tahun lalu kita sudah mulai lalu kemudian ini kelanjutannya ya. Karena MoU berlaku 5 tahun dan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan bersama. Tapi karena Covid kemarin, banyak kegiatan yang tidak terealisasi," ucap Inosentius Samsul yang disapa akrab Sensi, usai penandatanganan MoU di Unwira, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (28/2/2023).
Masa pandemi menjadi kendala bagi setiap masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Hal ini juga berdampak bagi BK DPR RI bersama Unwira, sehingga dalam pengerjaan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah menjadi terhambat. "Situasi pandemi kemarin, tidak terlalu kondusif untuk kita (BK DPR RI dan Unwira) bisa melakukan banyak kegiatan. Mudah-mudahan kita bisa lebih aktif lagi, agar banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah," ucapnya.
Menurut Sensi, kerja sama yang kuat antara akademisi dengan pengambil keputusan kebijakan diperlukan dalam membuat perumusan kebijakan publik. "Dalam perumusan kebijakan publik, memang harus berkolaborsi yang cukup baik antara akademisi dengan pengambil keputusan kebijakan. Banyak cara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan yang berpengaruh terhadap publik. Bisa melalui media, seminar dan sebagainya," jelasnya.
Sensi berharap melalui MoU ini, keterlibatan Unwira dapat memberikan sudut pandang yang lain dari kawasan timur Indonesia. "Saya berharap Unwira bisa membawa pikiran-pikiran dari kawasan timur Indonesia. Kalau kita bicara sumber daya di Jakarta soal praktisnya kita tinggal telpon saja. Tapi bukan itu sebenarnya, kita perlu mendapatkan perspektif yang lain dari kawasan barat, tengah dan timur," tutup Sensi.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
