- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said mendorong agar penerimaan sektor perpajakan dan bea cukai di Sumatera Utara (Sumut) perlu terus ditingkatkan. Hal itu dalam rangka untuk mendukung penerimaan negara secara nasional.
"Penerimaan negara perlu mendapatkan perhatian tersendiri untuk terus ditingkatkan. Penerimaan sektor perpajakan dan bea cukai di Sumatera Utara I dan II perlu terus ditingkatkan, momentum pemulihan ekonomi dan potensi penerimaan yang masih sangat besar di Sumatera Utara perlu terus dioptimalkan," ungkap Muhidin M. Said saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DBC) Provinsi Sumatera Utara di Gedung Keuangan Negara, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2023).
"Sebagaimana diketahui, realisasi penerimaan pajak tahun 2022 Kanwil Sumut I dan II sebesar Rp 36,07 Triliun atau mencapai 118,55 persen dari target penerimaan sebesar Rp 30,43 Triliun. Sedangkan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 3,34 Triliun atau 16,59 persen dari target APBN dengan kata lain mengalami kontraksi 54,59persen (yoy)," imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Muhidin juga berharap persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh Kementerian keuangan, mulai dari persoalan keterlambatan pencairan dana TKDD, persoalan Pajak dan Bea-Cukai, bisa segera diperbaiki. “Apalagi pada tanggal 20 Mei 2023 ini, kita sudah mulai memasuki pembahasan pembicaraan pendahuluan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2024, jangan sampai kita tidak siap menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun secara global tahun 2023 nanti,” tutup Legislator Dapil Palu Sulawesi Tengah ini.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Luky Alfirman, mengungkapkan bahwa keberadaan Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, terutama dalam memastikan implementasi APBN di Sumatera Utara berjalan dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan dan belanja negara. Secara khusus Luky menambahkan, Pemerintah dari waktu ke waktu terus berupaya untuk memperbaiki sistim dan kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD), agar bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
Di lain pihak, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Parjiya mengungkapkan bahwa, harga komoditas internasional mempengaruhi penerimaan bea masuk dan bea keluar. Penerimaan Bea dan Cukai cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena saat ini harga referensi CPO yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. CPO dan turunannya berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan.
"Kanwil Bea-Cukai Sumatera Utara perlu mengantisipasi kondisi tersebut agar tidak berdampak terhadap penerimaan sektor perpajakan di Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
