Pos Indonesia Siap Bantu Pemerintah Tekan Laju Inflasi Melalui Penyaluran Bansos Pangan
- Pos Indonesia
VIVA – Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk tiga bulan ke depan. Dasarnya adalah untuk mempertahankan pertumbuh ekonomi dan menekan laju inflasi. Berbekal pengalaman dalam penyaluran bansos sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) siap membantu kelancaran pendistribusian penyaluran bansos.
Rencana pemerintah menjalankan program bansos bahan pangan ini diperuntukkan bulan Maret hingga Mei 2023. Tujuannya untuk menjaga tingkat inflasi, dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional. Bansos beras tersebut akan diberikan untuk 21.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu berupa beras 10 kg setiap bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pemerintah akan melakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
"Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan," kata Menko Airlangga.
Hal serupa dituturkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, bahwa belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp.172 triliun menjadi Rp. 551 triliun.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp. 476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp. 339 triliun.
Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjelaskan rencana bantuan pemerintah khususnya beras.
