Komisi V Komitmen Perjuangkan Aspirasi Bangun Rumah Khusus untuk Suku MOI di Papua

Anggota Komisi V DPR RI, Harvey B Malaihollo
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Anggota Komisi V DPR RI Harvey B Malaihollo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) terkait permohonan pembangunan 100 unit rumah khusus untuk masyarakat suku MOI Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

"Kami pastikan semua aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat Papua Barat Daya khususnya Kabupaten Sorong dan Kota Sorong akan kami dukung semua," kata Harvey saat menerima audiensi dengan perwakilan IKBP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, rumah khusus untuk suku MOI sudah masuk dalam aplikasi tahun 2020. Harvey mengaku sudah membaca surat-surat permohonan pembangunan rumah khusus untuk suku MOI.

Harga Gula Meroket, Ini Kata Kadis Perindag ESDM Sumut

"Saya ini baru di Komisi V DPR dan nanti saya akan terima usulan dari IKBP untuk dikawal dan dibicarakan dengan Menteri PUPR dan Kementerian Perhubungan sesuai yang sudah menjadi usulan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan terkait program rumah khusus untuk tahun anggaran 2023, sasaran utamanya adalah ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Untuk tahun 2023 menurut dia, Komisi V DPR tidak menerima program rumah khusus tersebut.

DPR Segera Panggil KPU, Bahas Evaluasi Pemilu hingga Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Namun Harvey berjanji akan berkomunikasi dengan para menteri terkait dalam forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengingatkan program rumah khusus untuk Kota dan Kabupaten Sorong yang telah dibuka aplikasinya sejak 2020.

"Kami akan kawal aspirasi masyarakat Kabupaten dan Kota Sorong untuk disampaikan ke kementerian terkait. Komisi V DPR ingin agar program-program yang ada, benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat yang tepat kepada masyarakat," katanya.

Dia mencontohkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ada di Kementerian PUPR, untuk Provinsi Papua Barat ada 1.600 titik. Dari jumlah tersebut, 400 titik ada di Kabupaten dan Kota Sorong.

Dalam audiensi tersebut,Ketua Umum Ikatan Keluarga Beasr Papua Ayub Faidiban mengatakan suku MOI merupakan masyarakat asli Kota dan Kabupaten Sorong yang baru pertama kali mendapatkan restu dari kepala daerah untuk membuat perumahan.

Dia meminta Komisi V DPR dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota dan Kabupaten Sorong khususnya suku MOI agar program rumah khusus segera terealisasi.

Ayub berharap pembangunan 100 rumah khusus untuk suku MOI dapat direalisasikan dari APBN yang saat ini pemetaan lahannya sudah 100 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya