Wujudkan Pemerintahan yang Solid dan Kolaboratif, Bea Cukai Terima Kunjungan Dua Instansi Ini
- Bea Cukai
VIVA – Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tepercaya, tentu membutuhkan dukungan antarinstansi pemerintah yang solid dan kolaboratif. Sebagai langkah kolaborasi, Bea Cukai terima kunjungan dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kunjungan perwira siswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 61.
Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi melaksanakan kunjungan ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) guna melakukan koordinasi dalam pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) dan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Wilayah Bea Cukai Sulbagsel, pada Senin (26/06).
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Nazwar, mengungkapkan bahwa dalam kesempatan tersebut, Kanwil Bea Cukai Sulbagsel memberikan penjelasan terkait wilayah pengawasannya, capaian penerimaan, sebaran devisa, serta proses kepabeanan terkait fasilitas yang diberikan oleh instansi Bea Cukai.
“KPK dan Kanwil Bea Cukai Sulbagsel memiliki tujuan bersama, yaitu menjaga kebersihan dan integritas pemerintahan. Melalui kerja sama ini, upaya pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud dengan baik,” ujar Nazwar.
Nazwar mengatakan bahwa dalam rangka kolaborasi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kanwil Bea Cukai Sulbagsel menerima kunjungan perwira siswa dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 TA 2023 di Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, pada Rabu (21/06).
“Kunjungan ini berlangsung dengan dialog interaktif bersama para siswa. Para perwira siswa pun memberikan pertanyaan dan masukan kepada Bea Cukai khususnya Kanwil Bea Cukai Sulbagsel. Kegiatan ini sekaligus menandakan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan TNI semakin solid,” pungkas Nazwar.
Dewas KPK Ungkap Penyalahgunaan Wewenang Nurul Ghufron: Diminta Mutasi PNS Kementan ke Jawa
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang lantaran diminta bantuan memindahkan PNS Kementan pusat ke Jawa Timur.
