Setjen DPR Sebagai Supporting System Timwas Haji DPR dalam Perbaikan Layanan Haji
- DPR RI
VIVA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Timwas Haji DPR tahun 2023 ini memang dipersiapkan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapan keberangkatan dibahas lebih awal dan identifikasi masalah didata terlebih dahulu sebagai bekal Timwas Haji DPR sebelum melakukan tugasnya.Â
Sehingga, Indra menegaskan, fungsi pengawasan ibadah haji oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kritik dan saran Timwas DPR kini lebih terdengar, sepak terjangnya juga jadi harapan sejumlah jemaah yang menghendaki ada perbaikan pelayanan.
"Dari Januari, Februari, kita sudah merancang, mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan ditemui saat pelaksanaan ibadah haji di lapangan, sehingga check list yang dibuat oleh tim (Sekretariat Jenderal DPR) untuk Timwas itu lebih dipersiapkan secara baik," kata Indra kepada Parlementaria di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (6/7/2023).
Indra melihat semangat tinggi para wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan demi perbaikan pelayanan haji di masa depan. Indra pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan seluruh jajarannya di Setjen DPR RI untuk bekerja optimal mendukung kinerja Timwas Haji mengawasi pelaksanaan haji, baik itu mengecek pemondokan jemaah, melihat katering, fasilitas transportasi hingga memantau ibadah jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Tahun ini memang terasa semangat di Timwas DPR itu penuh sekali, penyebarannya, kemudian bagaimana memonitor maktab-maktab, pemondokan bagi dapil-dapil yang ada. Semua dilihat, semua didengar, masukan-masukan masyarakat terhadap Dewan dan itu nantinya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan yang akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama," ujar pria asal Pidie, Aceh, ini.
Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan jalur publikasi kinerja Timwas Haji DPR tahun ini. Indra mengatakan publikasi kinerja DPR ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik akan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPR selama ini.
"Memang tahun ini komunikasi kepada publik sudah kami perbaiki. Media-media itu kami berikan ruang seluas-luasnya bagaimana cara kerja DPR. Ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi tahu apa saja yang dikerjakan DPR dan ini bagian dari akuntabilitas DPR terhadap kinerjanya yang selama ini mungkin publik tidak terlalu banyak tahu," tutup Indra.
RUU Perampasan Aset: Korban Berpeluang dapat Pengembalian Kerugian dari Pelaku Investasi Bodong
Di pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR dan Pemerintah juga membahas materi mekanisme terkait korban investasi bodong berpeluang
