Hilirisasi, Window of Opportunity bagi Kemajuan Bangsa
- Kemenperin
VIVA – Indonesia berusaha mencapai hilirisasi komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki, tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi juga komoditas nonmineral, hasil pertanian, dan kelautan. Proses hilirisasi juga harus melibatkan transfer teknologi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), serta meminimalisasi dampak lingkungan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (16/8). Presiden menuturkan, ekonomi hijau dan hilirisasi merupakan window of opportunity bagi Indonesia untuk meraih kemajuan, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi EBT.
“Kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan,” tegas Presiden.
Karenanya, Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan hilirisasi juga didorong untuk dapat mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
Upaya hilirisasi terus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem besar, yang apabila telah terbentuk, didukung dengan beroperasinya pabrik pengolahannya, akan berbuah manis, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, penghentian ekspor nikel ore pada tahun 2020 menumbuhkan investasi hilirisasi nikel secara pesat. Bila hilirisasi dapat dilakukan dengan konsisten bagi komoditas nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, dalam 10 tahun pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp153 juta (USD10.900). Sedangkan dalam 15 tahun, diperkirakan mencapai Rp217 juta (USD15.800), serta Rp331 juta (USD25.000) dalam 22 tahun.
Untuk bisa mencapai tahapan tersebut, pemerintah telah mulai membangun fondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing Indonesia. Sementara itu, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.