Padukan Alam, Budaya dan Manusia, Presiden Jokowi Groundbreaking Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN
- BPJS Ketenagakerjaan
VIVA – Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11).
Dimulainya pembangunan ini memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, serta merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan di wilayah tersebut.
"Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial dari BPJS (Ketenagakerjaan)," ucap Presiden.
Presiden menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pekerja.
"Perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan sangat penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Apalagi saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja," imbuhnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang turut mendampingi presiden dalam kegiatan tersebut merasa bangga karena BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu Lembaga Pemerintah yang pertama memulai pembangunan gedung kantornya di IKN.
“Suatu kebanggaan bagi BPJS Ketenagakerjaan, diberikan kesempatan pertama untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Desain kantor ini memiliki filosofi sebagai “Rumah Untuk Semua”, yang mengingatkan pada bentukan Rumah Betang khas Kalimantan, yang demokratis dan cukup memberi naungan bagi semua penghuninya. Sesuai dengan amanah Kami dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia,” ungkap Anggoro.
Seperti yang diketahui, beberapa tahun kedepan IKN akan terus tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian nasional. Tentunya keberadaan IKN juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu hadirnya BPJS Ketenagakerjaan di IKN menjadi sangat penting untuk dapat memastikan seluruh pekerja terlindungi atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan.
Anggoro menambahkan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta pekerja aktif, termasuk seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Pada akhir tahun 2026 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu melindungi hingga 70 juta pekerja dan memiliki kelolaan dana sebesar Rp 1.001 Triliun.
Konsep Bangunan
Berdiri di atas tanah seluas 1,19 hektar, Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan akan dibangun dengan konsep yang memadukan 3 unsur utama yaitu alam, budaya dan manusia. Gedung setinggi 8 lantai tersebut, terdiri dari 2 blok bangunan yang disatukan oleh sebuah hutan kota yang memiliki sinergi dengan hutan lindung di belakangnya. Penggunaan material-material terbarukan menjadi salah satu nilai tambah dalam pembangunan gedung ini.
Bangunan juga dibuat berterasering untuk menyesuaikan kontur alam serta menumbuhkan kesan bahwa bangunan tersebut seolah-olah tumbuh dari tanah tempatnya berdiri.
Selaras dengan semangat IKN sebagai ibukota hijau, bangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh ruang terbuka dan koridor berpenghawaan alami. Hal ini membuat setiap ruang memiliki sistem pendinginan dan pencahayaan alami, sehingga mampu mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Selain itu, tersedia juga beberapa fasilitas pendukung lain diantaranya jogging track, lapangan terbuka, arena amphitheatre dan lapangan olahraga tertutup.
Sentuhan budaya dituangkan lewat desain sirip bangunan yang terinspirasi dari tenun dayak.
Proses pembangunan dan pemindahan 250 karyawan akan terbagi dalam beberapa tahap yang diperkirakan selesai seluruhnya pada tahun 2025.
Mengakhiri keterangannya, Anggoro berharap proses pembangunan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lancar sehingga nantinya mampu mempercepat tercapainya universal coverage jamsostek, agar para pekerja bisa Kerja Keras Bebas Cemas.
“Kami siap mendukung apa yang menjadi cita-cita Bapak untuk kemajuan Bangsa, melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja Indonesia dan keluarganya, agar mereka dapat hidup lebih sejahtera,” tutup Anggoro.
59.796 Pekerja Terkena PHK hingga Oktober, 25 Ribu Bertambah dalam 3 Bulan
Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia telah mencapai 59 796 hingga akhir Oktober 2024.
