Upaya Tingkatkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker dan BKKBN Gelar Dialog Interaktif
- Kemnaker
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Dialog Interaktif bertema Pekerja Produktif, Pekerja Bahagia dengan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, di Kota Bandung Jawa Barat, Jum’at (1/3/2024). Dialog tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan fasilitas kesejahteraan pekerja, dan juga untuk mendapatkan gambaran mengenai penyediaan fasilitas kesejahteraan yang ada di perusahaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani mengungkapkan, maksud diadakannya dialog ini untuk memperkuat komitmen bersama antara Kemnaker dan BKKBN mengenai bagaimana seharusnya penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan dilakukan secara ideal.
"Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk bertukar pikiran (knowledge sharing) mengenai upaya peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja," ucap Dirjen Putri.
Dirjen Putri mengatakan, salah satu jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yang perlu didorong penyediaannya adalah fasilitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di perusahaan.
"Selain fasilitas pelayanan KB, jenis fasilitas kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah rumah layak huni yang terjangkau bagi pekerja," ujarnya.
Putri mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara Kemnaker dan BKKBN dalam menjalankan program-program pembangunan keluarga dan kependudukan yang bersinergi dengan program ketenagakerjaan.
"Kemitraan tersebut tentunya menjadi landasan kuat bagi terwujudnya aksi nyata dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya," pungkasnya.
Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.
