Protes Warnai Kongres Pemilihan Ketua KOI

Protes PB Perkemi warnai Kongres Pemilihan Ketua KOI
Sumber :
  • VIVAnews / Zulfikar Husein

VIVA – Kongres Pemilihan Ketua Komite Olimpiade Indonesia yang digelar Rabu 9 Oktober 2019 diwarnai dengan adanya keberatan. Ada pengurus cabang olahraga yang merasa dikucilkan oleh KOI karena tak mendapat undangan Kongres.

img_title Trump Bilang Bisa Selesaikan Konflik dengan Iran Sebelum November

Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi) merupakan salah satu pihak yang merasa dikucilkan KOI. Mereka kecewa lantaran tak diundang dalam Kongres.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sesepuh alias pendiri PB Perkemi, Indra Kartasasmita, menuturkan organisasinya tak diakui oleh KOI. Pihak KOI, disebutkan Indra, lebih mengakui Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Kempo Indonesia (PP Porkemi).

img_title Gandeng DMI dan BPMI, Aqua Kembali Berangkatkan 26 Marbot Umrah ke Tanah Suci

Konflik kepengurusan dalam cabor kempo sebenarnya bukan barang lama. Sejak November 2018, konflik ini sudah berjalan.

Musyawarah Nasional dilakukan dua kali ketika itu, demi menemukan pengurus baru.

img_title Panglima TNI Tekankan Satu Hal untuk Selesaikan Konflik Papua

"Sekali kami gelar, lainnya oleh KONI. Berdasarkan Musornas terakhir, yang terpilih kembali itu PB Perkemi. Pihak yang tak puas, membuat kepengurusan baru, PP Porkemi," kata Indra.

Masalah, ditegaskan Indra, muncul setelah Plt Sekretaris Jenderal KOI, Hellen de Sarita, menandatangani surat pengakuan PP Porkemi merupakan pengganti PB Perkemi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal tersebut membuat Indra heran. Sebab, Indra menyatakan, demi menjadi anggota KOI, harus ada kepengurusan sah minimal di 10 provinsi.

"Tak pernah ada klarifikasi dan seleksi. Alasannya kami tidak tahu, kenapa kepengurusan kami diblokir? Padahal, PB Perkemi sudah 53 tahun berdiri," ujar Indra. (ren)

Diskusi terkait dengan upaya mengakhiri kekerasan dan perlindungan masyarakat sipil di Papua

3 Tuntutan Papua Muda Progresif: Hentikan Kekerasan hingga Buka Dialog Konflik

Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil

img_title
VIVA.co.id
26 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut