Munas IPSI 2026 Digelar, Target Tembus Olimpiade 2028
- Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id
Jakarta, VIVA – Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 10–11 April 2026. Agenda Munas mencakup pembahasan program kerja organisasi serta penentuan Ketua Umum IPSI untuk masa bakti 2026–2030.
Ketua Panitia Munas XVI IPSI, Bayu Syahjohan, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sejak 9 April 2026 melalui agenda penyambutan peserta dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah 38 provinsi hadir lengkap, termasuk dari perguruan-perguruan besar. Ini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap masa depan pencak silat Indonesia,” ujar Bayu kepada wartawan, Jumat 10 April 2026.
Menurut Bayu, hari pertama pelaksanaan difokuskan pada Pramunas atau rapat konsultasi yang bertujuan merumuskan berbagai hal strategis sebelum memasuki sidang utama Munas. Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program kerja, hingga langkah konkret mendorong pencak silat menembus Olimpiade.
Ketua Panitia Munas XVI IPSI, Bayu Syahjohan
- Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id
Salah satu poin utama yang mengemuka adalah usulan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) guna mempercepat realisasi target “Road to Olympic”. Bayu menegaskan, upaya membawa pencak silat ke Olimpiade bukan perkara sederhana dan membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Ini bukan hal mudah. Kita butuh sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), hingga sektor lain agar pencak silat bisa memenuhi syarat internasional,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pencak silat telah berkembang pesat dengan keberadaan di 83 negara di berbagai benua. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala administratif yang menjadi hambatan utama. Salah satunya adalah belum semua negara tersebut mendaftarkan cabang pencak silat secara resmi ke federasi olahraga nasional masing-masing yang diakui oleh Komite Olimpiade.
Selain itu, aspek kepatuhan terhadap standar anti-doping internasional juga menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. IPSI mengakui bahwa proses pemenuhan syarat tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan hingga kini belum sepenuhnya rampung.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah dinilai sangat penting, terutama melalui dukungan kebijakan strategis seperti Inpres untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan perwakilan Indonesia di luar negeri.
