- ANTARA FOTO/Biropers-Kris
VIVA – Ada keanehan dalam rencana Indonesia untuk menggelar MotoGP pada 2020 mendatang. Dilihat dari segi keuntungan, pemerintah akan dapat keuntungan besar. Tapi anehnya, pemerintah justru menyerahkan renovasi dan pembiayaan kedatangan tim-tim MotoGP kepada pihak swasta.
Dalam sebuah pertemuan dengan Chairman MotoGP, Patrick Tan, di Binq Graha, Jakarta, Rabu 18 April 2018, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, memberikan prediksi keuntungan dari sektor pariwisata.
Jika dilihat dari lamanya rangkaian gelaran MotoGP dalam satu seri, akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Durasi tersebut termasuk sesi latihan bebas, hingga balapan. Selama itu dikatakan Arief, setidaknya pemerintah bisa untung Rp1-3 triliun. Belum lagi dari penyiaran.
Diprediksi Arief, nantinya akan ada 60 media dari berbagai negara yang akan menyiarkan MotoGP ke lebih dari 200 negara di dunia.
"Yang pertama saya senang sekali. Akhirnya jadi (MotoGP digelar di Indonesia)," kata Arif sambil tertawa.
"Kalau dari sektor pariwisata kita bulatkan saja (prediksi wisatawan yang akan datang). Kita tracking akan ada 100 wisman (wisatawan mancanegara). Kalau ada 100 wisman, kita kalikan saja dengan $1000. Berarti $100 ribu, (Rp) 1 triliun. Tapi, yang lebih besar itu direct impact-nya (dampak tidak langsung). Karena nanti akan ada 60 broadcaster, yang menyiarkan ke lebih dari 200 negara," ujarnya.
Sedemikian besar keuntungan pemerintah yang akan didapat, jika Indonesia benar-benar jadi salah satu negara penyelenggara MotoGP. Namun menurut Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Suprapto, pemerintah tidak memberikan dukungan dana dalam renovasi dan mendatangkan tim-tim peserta MotoGP.
"Dulu kan masalahnya enggan ada yang mau (jadi investor). Kalau sekarang kan sudah ada. (Pemerintah tidak ikut mendanai renovasi) enggak, cuma infrastruktur di luar itu saja," kata Tinton.
