Janji Menpora, Pelatnas di GBK Bakal Gratis

Atlet atletik di Stadion Madya Senayan.
Sumber :
  • Pratama Yudha Permana/ VIVA

VIVA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berjanji kepada seluruh federasi olahraga di Indonesia agar bisa menggunakan kawasan Gelora Bung Karno secara gratis. Hal tersebut ia tegaskan usai Lalu Muhammad Zohri menjadi juara di Kejuaraan Dunia Atletik U-20.

Tinjau Latihan Timnas Indonesia U-19, Menpora Sampaikan Pesan Presiden

Sebelumnya, Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) ragu untuk bisa menggunakan Stadion Madya Senayan sebagai tempat latihan dan pengembangan atlet usia muda secara berkelanjutan.

Mendengar keluhan itu, Menpora langsung menjawab keraguan tersebut dengan menjelaskan bahwa seluruh kawasan GBK akan digratiskan bagi setiap cabang olahraga yang ingin melakukan Pelatnas.

Ketum KONI Minta Panitia Besar PON 2024 Segera Dibentuk

Akan tetapi, Menpora berharap pihak cabang olahraga untuk melakukan koordinasi dengan PPGBK. Sebab, dalam mengelola sebuah kawasan pasti membutuhkan dana yang membuat PPGBK mengomersilkan setiap venue untuk berbagai acara.

"Tinggal bagaimana mengatur jadwal. Ini kan wewenang dari PPGBK untuk maintence kawasan GBK, karena mengelola kawasan membutuhkan dana," kata Imam dalam jumpa pers di Media Center Kemenpora, Jumat 13 Juli 2018.

Di depan Menpora Gubernur Sumut Paparkan Persiapan PON 2024

"Jadi, diatur saja jadwal yang profesional dengan jadwal pembinaan atau pelatnas. Saya kira PPGBK tahu caranya bagaimana," sambungnya.

Lebih lanjut, Menpora menginginkan bahwa kawasan GBK kedepannya menjadi Olimpik Center. Karena sudah ada SK dari Kementerian Keuangan yang mengharuskan pemakaian GBK digratiskan bagi setiap cabang olahraga yang menjalankan pembinaan atau pun Pelatnas.

"Karena kedepanya seluruh Pelatnas harus di GBK. Agar GBK menjadi kawasan Olimpik Center," ucapnya

"Terus, pembinaan serta pelatihan harus memanfaatkan venue berstandar internasional yang bagus-bagus. Mereka semua harus gratis karena sudah ada SK dari Menkeu yang mengharuskan gratis," jelas Politisi PKB ini. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya