- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menyatakan siap memenuhi panggilan jika diminta datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan menjalani setiap proses untuk membuktikan jika dia tak terlibat dalam kasus suap Rp1,5 miliar.
Tuduhan terhadap Menpora ini terjadi ketika persidangan lanjutan dugaan suap dana hibah dari Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 21 Maret 2019, dengan terdakwa Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil sejumlah saksi di antaranya Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi.
Di hadapan majelis hakim, Suradi mengaku sempat diminta terdakwa untuk membuat daftar para penerima uang suap kepada pejabat Kemenpora. Dalam daftar nama penerima tersebut, inisial M--yang diyakininya sebagai Menpora--disebut menerima uang sebesar Rp1,5 miliar.
Mendengar namanya dicatut, Imam dengan tegas membantah. Dia menyatakan bersedia jika nantinya dimintai keterangan oleh KPK.
"Tentu saya menghargai proses hukum, dan kita akan melihat nanti antara fakta dan opini yang dibangun. Tentu saya juga tidak tahu siapa yang membuat inisial-inisial itu, termasuk siapa yang menafsirkan inisial itu, dan saya pastikan saya tidak terlibat. Dan saya akan mengikuti proses hukum yang ada," kata pria asal Bangkalan ketika ditemui wartawan di Kantor Kemenpora, Jumat 22 Maret 2019.
"Di situlah kesempatan saya untuk memberikan penjelasan. Makanya saya terus terang akan menghargai proses itu. Seperti yang sudah saya lakukan, saya siap hadir. Dan saya pernah hadir," jelasnya.
On This Day: Menpora Imam Nahrawi Bekukan PSSI
Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI pada 18 April 2015. Pada saat bersamaan, La Nyalla Mattalitti terpilih jadi Ketua Umum PSSI.
