- cgtn.com
VIVA Sport – Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan Olimpiade tidak dapat mencegah perang dan konflik, merujuk pada perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir satu tahun lamanya per 24 Februari.
"Olimpiade tidak dapat mencegah perang dan konflik. (Olimpiade) juga tidak dapat mengatasi semua tantangan politik dan sosial di dunia. Ini ranah politik," kata IOC dikutip dari laman resmi, Kamis 23 Februari 2023.
Namun, IOC mengatakan Olimpiade dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana setiap orang dapat menghormati aturan yang sama serta menghormati satu sama lain. Selain itu, IOC menilai Olimpiade bisa menjadi jembatan dan wadah untuk membuka diskusi dan pembangunan perdamaian melalui olahraga.
IOC pun kembali menegaskan bahwa mereka mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Komite memberi sanksi tegas kepada negara dan pemerintah Rusia dan Belarus dengan berbagai cara.
"Tidak ada acara olahraga internasional yang diselenggarakan di Rusia dan Belarus; tidak ada bendera, lagu kebangsaan atau simbol nasional lain yang ditampilkan; dan tidak ada pejabat pemerintah atau negara yang terakreditasi untuk acara olahraga internasional apa pun," kata IOC.
Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan pada Februari 2022 dan kemudian diperkuat dan dikonfirmasi oleh KTT Olimpiade baru-baru ini pada 9 Desember 2022.
"Sanksi-sanksi itu tetap berlaku," tegasnya.
Pada saat yang sama, IOC menegaskan kembali solidaritasnya untuk para atlet Ukraina yang terdampak perang.
Dengan perang yang kini berkecamuk selama lebih dari setahun, IOC mengatakan seluruh Gerakan Olimpiade tetap teguh dalam komitmennya untuk membantu para atlet Ukraina dengan segala cara yang memungkinkan.
"Karena kita semua ingin melihat tim yang kuat dari Komite Olimpiade Nasional Ukraina di Olimpiade Paris 2024 dan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026," kata IOC.
Sementara itu, baru-baru ini setidaknya 35 petinggi negara menandatangani pernyataan yang mempertanyakan definisi "netral" untuk Rusia dan Belarus dalam Olimpiade.
Beberapa negara yang menandatangani pernyataan itu termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.
