- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Panitia SEA Games 2011 atau Indonesia SEA Games Organizing Committee (Inasoc) telah menyerahkan berbagai item pengadaan barang untuk ajang multi even tersebut kepada Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Diwakili oleh Ketua Umum Inasoc, Rita Subowo, dan Ketua Harian, Rahmat Gobel, Inasoc menyerahkan item-item tersebut pada Senin 19 September 2011.
Rita menegaskan, selain menyerahkan item-item pengadaan barang dan jasa SEA Games 2011, pihaknya juga melakukan pembahasan masalah teknis pencairan dana.
"Kami datang ke sini untuk, satu, masalah teknis pencairan dana. Jadi tim kita dan Kemenpora duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah ini hingga selekasnya pencairan dana bisa dicairkan baik di pusat dan di daerah," ujar Rita usai pertemuan di Kantor Kemenpora, Senayan.
"Yang kedua, tadi Inasoc secara resmi sudah memberikan item-item yg akan diverifikasi tim Kemenpora, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung. Item sudah diberikan, jadi nanti tinggal menunggu langkah selanjutnya," lanjut Rita.
Penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa SEA Games 2011 akhirnya menjadi kewenangan Inasoc setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011 dan ASEAN Para Games VI/2011, pekan lalu.
Pelaksana Harian Sekretaris Menpora, Djoko Pekik, menyambut positif langkah Inasoc yang cepat memberikan item pengadaan barang dan jasa SEA Games 2011. Djoko menegaskan pihaknya akan melakukan verifikasi dengan secepatnya.
"Dengan sudah adanya item-item seperti ini, mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Nanti akan diverifikasi mana item yang bisa dilakukan penunjukan langsung dan mana yang harus lewat tender. Tapi, sekali lagi, penunjukan langsung pengadaan barang juga ada mekanismenya yang benar," tegas Djoko.
Djoko juga optimistis pencairan dana SEA Games juga bisa dilakukan pekan ini. "Terlebih yang Rp700 miliar dari APBN-P itu, karena ternyata data pendukungnya lebih lengkap," tegas Djoko.