November 2020, PBSI Bakal Gelar Munas Tatap Muka di Tengah Pandemi
- VIVA / Pratama Yudha
VIVA – Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) berencana melaksanakan Musyawarah Nasional guna membentuk kepengurusan baru 2020-2024. Rencananya, Munas bakal diselenggarakan pada 5-6 November 2020 di JHL Hotel, Tangerang Selatan, Banten.
Pengurus Provinsi Banten dipercaya menjadi tuan rumah. Mengingat, kondisi DKI Jakarta yang masih PSBB transisi sehingga ditakutkan akan sulit mendapat izin.
Baca: Siap-siap, Pertarungan 2 Pejabat Negara Gantikan Wiranto di PBSI
"Kami mengantisipasi di sana karena situasi di Jakarta masih transisi. Tapi, kami masih melihat perkembangan situasi. Sedangkan, di Banten PSBB-nya lebih longgar sehingga memungkinkan kami melaksanakan Munas langsung dan tidak virtual," kata Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto, dalam konferensi pers di Hotel Santika, Taman Mini, Selasa 13 Oktober 2020.
Munas Tatap Muka
Keputusan menggelar Munas secara tatap muka tak lepas dari keinginan PBSI mendengar aspirasi seluruh Pengurus Provinsi secara langsung. Namun, Budiharto mengatakan belum menutup kemungkinan untuk menggelar Munas secara virtual dengan melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia.
Satu hal yang membuat PBSI enggan melaksanakan Munas secara virtual, ditakutkan tak bisa menampung aspirasi Pengprov secara menyeluruh. Maka itu, PBSI membuka peluang untuk menunda Munas dan memperpanjang kepengurusan PBSI periode 2016-2020 selama enam bulan bila tak bisa menggelar Munas secara tatap muka.
Baca: Mengenal Sosok Agung, Kandidat Pengganti Wiranto Jadi Ketum PBSI
KONI Pusat pun telah memberikan persetujuan atas permintaan PBSI tersebut. Namun, setelah melihat situasi yang makin kondusif, PBSI memberanikan diri untuk menggelar Munas sesuai jadwal.
"Sebenarnya kami sudah mendapat restu dari KONI untuk memperpanjang kepengurusan lama dan menunda Munas. Tapi, kami akhirnya menyurati KONI Pusat kalau kami tak jadi menunda Munas. Hanya saja, kalau kondisi memburuk, kami bisa saja menunda pelaksanaan Munas," tutur Budiharto.
Tim Penjaringan
Menuju gelaran Munas, PBSI pun membentuk tim penjaringan yang diketuai oleh Edi Sukarno. Tim tersebut beranggotakan lima orang yang tujuannya menyeleksi bakal Calon Ketua Umum.
Edi menegaskan, setiap bakal Calon Ketua Umum minimal mendapat 10 dukungan Pengprov. Sementara, jumlah Pengprov yang diakui saat ini berjumlah 32 dari 34 Pengprov.
Baca: Indonesia Tetapkan Skala Prioritas di Turnamen Bulutangkis Dunia 2021
Dua Pengprov yang belum diakui adalah Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sebab, kedua Pengprov tersebut belum melantik kepengurusan baru.
"Namun, apabila kepengurusan baru sudah dilantik sebelum 5 November, kedua Pengprov itu berhak memiliki suara sah di Munas," ucap Edi.
Penyempurnaan AD/ART
Selain memilih Ketum yang baru, PBSI juga berencana menyempurnakan AD/ART. Draft dan konsep-konsep penyempurnaan AD/ART sudah rampung disusun oleh tim pokja penyempurnaan AD/ART dan telah siap untuk dibawa ke forum di Munas.
"PP PBSI telah melakukan sejumlah persiapan awal menuju Munas dengan membentuk kepanitiaan dan tim Penjaringan. Kami juga telah menyiapkan draft penyempurnaan AD/ART yang akan dibahas di Munas," tambah Budiharto.
