- Instagram: badminton.ina
VIVA – Skuad bulutangkis Indonesia akhirnya menyudahi puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun. Hendra Setiawan cs akhirnya bisa kembali membawa pulang piala bulutangkis beregu putra itu ke Tanah Air setelah terakhir kali pada 2002 lalu.
Pada final Piala Thomas 2020 yang berlangsung di Ceres Arena, Denmark, Minggu 17 Oktober 2021, Indonesia sukses menghancurkan China di partai final. Tak tanggung-tanggung, Indonesia mengunci kemenangan hanya melalui tiga gim saja, alias 3-0.
Sayangnya, momen spesial ini terasa hambar lantaran para putra terbaik negeri tak bisa mengibarkan bendera negara atau Merah Putih di turnamen ini walaupun sukses jadi juara. Untuk seremoni, Jonatan Christie cs. ditemani bendera PBSI.
Indonesia juara Piala Thomas 2020
- Instagram: badminton.ina
Hal tersebut lantaran sanksi yang diterima Indonesia dari WADA (Badan Antidoping Dunia). Sebelumnya, per tanggal 7 Oktober 2021, WADA menjatuhkan sanksi pada Indonesia lantaran dianggap tak patuh dalam penegakan standar antidoping sehingga berimbas pada hak untuk menggelar kejuaraan tingkat regional, kontinental, atau internasional.
WADA menyatakan bahwa Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) dan Korea Utara tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif.
Imbasnya, Indonesia tak memenuhi syarat untuk jadi tuan rumah turnamen regional hingga dunia. Ditambah, tak bisa mengibarkan bendera negara selain di Olimpiade.
Hanya saja, atlet masih diperbolehkan bertanding di semua kejuaraan. Beruntung, lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang saat Tim Merah Putih menjuarai Piala Thomas 2020.
Usai insiden bendera Merah Putih tak berkibar di Ceres Arena, Menpora pun trending di Twitter. Warganet mempetanyakan tanggungjawab soal insiden bendera tersebut.
Mulut Manis Menpora
Sebelumnya, Menpora Zainudin Amali memberikan respons cepat terhadap ancaman sanksi WADA. Ia menyebut sudah berkoordinasi dengan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) untuk mengklarifikasi.
Amali memastikan, Kekhawatiran bahwa tidak bisa menjadi tuan rumah even internasional dan tidak boleh memakai nama Indonesia pada gelaran internasional juga tidak akan terjadi. WADA akan menunggu sampel PON Papua guna memenuhi TDP (Tes Doping Plan) 2021.
"Setelah kami menyampaikan surat pada tanggal 8 Oktober kemarin kemudian WADA sudah merespons bahwa mereka memahami apa yang terjadi di Indonesia, situasi di Indonesia, dan kemudian mereka berharap dari PON ini sampel-sampel kita sesuai TDP kita tahun 2021," kata Amali Minggu 10 Oktober 2021.
Menpora Zainudin Amali
- Tangkapan layar
"Jadi ingin saya tegaskan di sini mengenai yang tidak boleh menyelenggarakan kegiatan internasional, kita dilarang menggunakan nama Indonesia atau Lagu Indonesia Raya, Merah Putih, dan lain sebagainya itu sudah clear ya. Dengan pernyataan dari WADA bahwa mereka apresiasi dan menunggu hasil sampel dari Pekan Olahraga Nasional," tambahnya.
Bahkan peringatan WADA kali ini dinilai ada hikmah yang baik untuk tata kelola LADI agar lebih preventif dan terencana dengan baik serta mengantisipasi berbagai kondisi yang terjadi.
WADA justru akan membantu mensupervisi melalui JADA (Japan Anti-Doping Agency) sebagai salah satu lembaga anti-doping yang sudah terakreditasi dan terstandardisasi secara internasional.
"Dan ada lagi tambahannya kita akan disupervisi oleh JADA, ini seperti LADI kita, lembaga anti doping Jepang bila kita hendak menyelenggarakan kegiatan regional maupun internasional, ini bagus, jadi mereka akan membantu kita, mensupervisi kita supaya jangan sampai terulang kejadian seperti yang lalu itu, ini hikmah dari kejadian ini," ucapnya.
Kepada masyarakat pecinta olahraga, termasuk para penanti Moto GP Mandalika tidak perlu takut lagi, dengan respon WADA yang baik dan solutif diyakini even internasional tetap berjalan, Indonesi tetap bisa menjadi tuan rumah.
"Itu sudah pasti tidak (tentang kekhawatiran Moto GP Mandalika tidak jadi digelar), dengan respon WADA terhadap surat kami mereka memahami situasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 dan mereka berharap PON ini berlangsung dengan baik dan sampel-sampel tes doping pada PON ini bisa memenuhi perencanaan TDP 2021 kita berarti tidak ada larangan dan lain sebagainya," tegasnya.
Perihal tumpang tindih LADI dengan pemerintah dalam hal ini Kemenpora juga ditepis Menpora. Disebutkan bahwa LADI sebagai lembaga independen hanya memerlukan koordinasi dalam pengambilan sampel pada even-even olahraga.
Tangkis Tumpang Tindih LADI dengan Pemerintah
"Saya kira LADI itu adalah sebuah lembaga independen tetapi tetap berkoordinasi dengan kita karena menyelenggarakan tes anti-doping pada setiap even olahraga tetap berkoordinasi dengan kita dan selama ini pembiayaan masih dari kita," jelasnya lagi.
"Saya kira tidak terjadi tumpang tindih karena LADI ini satu-satunya organisasi atau wadah anti-doping yang ada di Indonesia, Lembaga Anti-Doping Indonesia, dan kita sekarang ini masih mengirim sampel ke luar negeri, kita mengirim ke Qatar karena lab kita belum terstandardisasi dan terakreditasi," tutupnya.
