Berita Terbaru Amandemen uud 1945

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan kalau memang ada rencana Amandeman Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD 1945 dilakukan usai Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengingatkan kepada seluruh politisi dan pimpinan negara, terkait dengan amandemen UUD 1945.

Isu amandemen UUD 1945 sempat mengemuka tapi mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Mereka akan terus menyampaikan aspirasi kepada MPR. Dia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata Jokowi.

Amandemen terbatas dinilai bisa menjadi kotak pandora masuknya isu lain seperti penundaan Pemilu 2024.

PPP khawatir ada penumpang gelap dalam amandemen terbatas UUD 1945 di tengah isu penundaan Pemilu 2024.

"Sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," kata politikus PDIP Ahmad Basarah

Para aktivis milenial itu pun mendorong MPR dan DPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat penundaan Pemilu 2024 mungkin dilakukan dengan tiga cara. Tapi Jokowi belum tentu mau melakukannya

Amandemen UUD 1945 yang ingin dilakukan MPR, agar ada Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Maka diusulkan, dipetakkan golongan yang pro dan kontra.

Survei Indikator menyampaikan laporan riset bahwa publik belum setuju dengan wacana amandemen UUD 1945.

Isu PPHN mencuat akan diiringi melalui amandeman UUD 1945. Bamsoet menyampaikan alasan PPHN diperlukan.