Berita Terbaru Pkpu

Ahli menyebutkan PKPU 23/2023 tidak mengatur secara rinci terkait syarat administrasi pencalonan presiden dan calon wakil presiden.

Tim Advokasi PT Hitakara saat ini sedang berjuang mencari keadilan dan kepastian hukum karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit padahal tak memiliki utang.

Komisi Pemilihan Umum, menerbitkan Peraturan KPU atau PKPU, tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Disebutkan dalam PKPU tersebut, bahwa pemungutan suaranya 27 November

Persoalan surat suara untuk luar negeri seperti terjadi di Taiwan yang bermasalah, dan oleh KPU sudah dinyatakan rusak dan atau tidak sah, DPR akan melakukan pemanggilan.

Kasus transaksi emas antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan crazy rich Surabaya Budi Said memasuki babak baru.

Sidang lanjutan gugatan PKPU Budi Said, crazy rich asal Surabaya  terhadap PT Antam (Persero) Tbk berlanjut dengan penyerahan jawaban tergugat kemarin.

Antam dinilai tidak perlu khawatir atas gugatan tersebut karena tidak akan memengaruhi kinerja perusahaan.

Kuasa Hukum Antam  Fernandes Raja Saor menegaskan bahwa Permohonan PKPU terhadap Antam oleh Budi Said erat dengan adanya dugaan gratifikasi.

Crazy rich asal Surabaya Budi Said mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam.

Rujuan restrukturisasi kredit ditegaskan tidak semata-mata hanya untuk perbaikan BUMN Karya saja, namun juga untuk melindungi hak kreditur.

Direktur LBH Yusuf, Mirza Zulkarnain, menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2023 yang menjadi dasar syarat pencalonan capres-cawapres Pilpres 2024

Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto berbagai cara dilakukan agar Gibran tidak menjadi Cawapres lewat cara melaporkan KPU ke DKPP dan Hak Angket DPR.