Berita Terbaru Ruu kuhp

Jika secara politik, RI masih menggunakan KUHP yang lama maka seolah masih dianggap di bawah jajahan Belanda.

Dekan Fakultas Hukum Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Handayani, mengatakan sosialisasi RKUHP merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya sebuah produk hukum atau.

Dewan Pers menilai ada delapan poin dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Ketua Dewan Pers sangat menyayangkan sekali sejauh ini proses pembahasan RUU KUHP tidak melibatkan masyarakat sipil serta Dewan Pers.

Mereka meminta agar Pasal 302 ayat 2 yang masih mirip dengan aturan penodaan agama yang lama, dihapus.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres dalam RKUHP.

Pemerintah dan DPR masih akan menbahas 14 pasal krusial dalam RUU KUHP. 14 pasal ini mendapat sorotan jurnalis dan masyarakat sipil

Kemenkumham resmi menyerahkan draf terbaru RUU KUHP atau RKUHP yang berisi 632 pasal ke Komisi III DPR.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pihaknya sudah menyerahkan draf terbaru RUU KUHP ke Komisi III DPR RI

Draf RKUHP menuai penolakan karena ada sejumlah pasal penghinaan terhadap penguasa salah satunya Presiden.

Publik terutama kalangan mahasiswa hingga aktivis mendesak DPR segera membuka draf pembahasan RKUHP.

Pemerintah dan DPR disorot karena dianggap tidak transparan dalam pembahasan soal draf terbaru RKUHP.