Berita Terbaru Uu pemilu

Salah satu tuntutan diajukan dari tim Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, dalam gugatan hasil Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi atau MK, adalah digelarnya pemilu ulang.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di DPR RI, Amir Uskara mengaku masih optimis partainya lolos ke parlemen melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK

Ketua DPP PKB, Daniel Johan tidak setuju dengan usulan dari Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natalie, terkait opsi adanya fraksi threshold

Suara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP terhitung Senin 4 Maret 2024, kembali melewati ambang batas parlemen 4 persen. Sedangkan PSI masih 3,13 persen, real count KPU

Setelah MK memutuskan ambang batas parlemen 4 persen diubah di 2029, Demokrat mendorong dihapus saja. Juga syarat mengajuan capres-cawapres agar semua parpol bisa ajukan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja mengatakan berdasarkan UU Pemilu yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada yang namanya kecurangan

Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu Mamberamo Raya, mengeluarkan rekomendasi dilakukan pemungutan suara susulan di 20 TPS yang ada di 4 Distrik Kabupaten Mambramo, Papua.

Hasil quick count, hitung cepat dari sejumlah lembaga, belum bisa ditampilkan walau tempat pemungutan suara, TPS, sudah tutup dan bahkan sudah mulai melakukan perhitungan

Metode quick count dan juga exit poll, kerap kali digunakan saat hari pencoblosan di pemilu. Maka pada pencoblosan Pemilu 2024 Rabu besok, kedua model ini akan digunakan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memprediksi kalau Presiden Joko Widodo tidak akan ikut kampanye pada Pemilu 2024. Meskipun Presiden sudah menyampaikan bisa

Ganjar Pranowo, calon presiden atau capres nomor 3, di Pilpres 2024, menilai tidak salah kalau Presiden bisa berkampanye. Tetapi, pasal itu tidak tunggal, masih berlapis.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa bisa ikut berkampanye. Dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu